Year: 2026

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP2PA) Kota Tegal menggelar edukasi pencegahan perkawinan anak bagi pengurus baru Forum Anak Tegal Bahari di Grand Dian, Guci, Kamis (18/6/2026). Langkah ini dilakukan sebagai upaya menekan angka pernikahan dini yang dinilai masih menjadi tantangan serius bagi kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa depan.

Kepala DPPKBP2PA Kota Tegal, dr. Rofiqoh, menegaskan bahwa perkawinan anak memicu efek domino yang merugikan, mulai dari putus sekolah, risiko masalah kesehatan reproduksi, hingga terhambatnya pengembangan potensi diri.

“Kalian adalah generasi penerus pembangunan Kota Tegal. Jangan biarkan impian terhenti karena keputusan yang diambil sebelum waktunya,” ujar Rofiqoh di sela sambutannya. Ia menekankan, pencegahan perkawinan anak memerlukan kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah, keluarga, sekolah, maupun peran aktif remaja itu sendiri.

Dalam kesempatan yang sama, anggota DPRD Kota Tegal, Mochamad Ali Mashuri, membedah empat akar persoalan perkawinan anak. Selain faktor ekonomi dan kemiskinan, pernikahan dini kerap didorong oleh budaya yang masih menempatkan anak perempuan sebagai aset keluarga, pengaruh negatif globalisasi, serta ketimpangan gender yang membatasi akses partisipasi anak perempuan.

Ali menyoroti risiko kesehatan fisik dan mental yang mengancam pelaku pernikahan dini, seperti gangguan reproduksi, potensi stunting pada anak yang dilahirkan, hingga risiko kematian.

“Masa muda adalah investasi. Jangan biarkan keputusan yang terburu-buru menghentikan impianmu di masa depan,” tegas Ali.

Untuk menekan fenomena ini, Ali mendorong pemerintah memperketat syarat administrasi dispensasi kawin, menyediakan layanan konseling psikologi, serta memastikan proses hukum yang ramah anak. Ia juga meminta pemerintah lebih tegas dalam menolak pengajuan isbat nikah yang dilatarbelakangi kendala usia.

Kegiatan edukasi ini membekali peserta melalui tiga sesi pendalaman materi, yakni “Edukasi Remaja Pencegahan Perkawinan Anak” oleh Ahmad Syakur, “Membangun Resiliensi untuk Menentukan Arah Hidup” oleh Kartika Dwi Hapsari, dan “Find Your Inner Compass” oleh Ali Irfan.

Melalui pembekalan ini, diharapkan remaja Kota Tegal memiliki kesadaran lebih tinggi untuk memprioritaskan pendidikan dan mempersiapkan masa depan sebelum memasuki kehidupan berkeluarga. Pemerintah Kota Tegal berkomitmen untuk terus mendukung program perlindungan dan pemberdayaan remaja guna mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Investasi yang masuk ke Kota Tegal tidak boleh hanya diukur dari besarnya nilai nominal yang tercatat dalam statistik. Penanaman modal di kota yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa ini harus mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, terutama dengan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal dalam rantai ekonomi.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Tegal, Abdul Ghoni, menegaskan, investasi harus diposisikan sebagai lokomotif ekonomi yang berorientasi pada pemberdayaan warga lokal. Ia mewanti-wanti agar pelaku UMKM tidak sekadar menjadi penonton di daerahnya sendiri.

“Investasi harus benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, terutama dalam membuka peluang kerja dan melibatkan UMKM lokal. Jangan sampai UMKM hanya menjadi penonton,” ujar Ghoni dalam penyampaian Pendapat Akhir Fraksi PKS pada Rapat Paripurna Penetapan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di DPRD Kota Tegal, baru-baru ini.

Pengawasan Kemitraan

Dalam pendapat akhirnya, Fraksi PKS memberikan catatan khusus terhadap Pasal 23 hingga Pasal 29 Raperda Penanaman Modal yang mengatur tentang kemitraan. Fraksi PKS menegaskan bahwa investasi berskala besar yang masuk ke Kota Tegal wajib melibatkan pelaku UMKM lokal dalam aktivitas usaha mereka.

Tidak sekadar regulasi, Ghoni menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap mekanisme kemitraan tersebut agar tidak berakhir menjadi formalitas belaka. “Kami meminta pengawasan ketat terhadap kewajiban kemitraan ini agar benar-benar dijalankan oleh investor,” tegasnya.

Selain aspek kemitraan, Fraksi PKS menyoroti sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS). Menurut Ghoni, sistem tersebut harus mampu menyederhanakan birokrasi, bukan justru menciptakan hambatan baru bagi pelaku usaha mikro. Pemerintah Kota Tegal diminta menjamin bahwa sistem perizinan tetap inklusif dan mempermudah ruang tumbuh bagi UMKM.

Etika dan Lingkungan

Selain aspek ekonomi, Fraksi PKS juga menekankan pentingnya aspek lingkungan dan kearifan lokal sebagai syarat mutlak dalam setiap investasi. Investasi dinilai harus tetap mengedepankan etika dan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility).

Terkait pelanggaran ketentuan, Fraksi PKS menyatakan dukungannya terhadap penerapan sanksi administratif bagi penanam modal yang tidak patuh, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 dan 20 Raperda.

“Perusahaan yang mengabaikan kewajiban sosial dan lingkungan harus diberikan sanksi yang tegas. Tidak cukup hanya peringatan administratif, harus ada tindakan nyata bagi mereka yang melanggar ketentuan,” pungkas Ghoni.

Diharapkan, dengan adanya regulasi yang kuat dan pengawasan yang konsisten, masuknya investasi di Kota Tegal dapat selaras dengan peningkatan taraf hidup masyarakat dan keberlangsungan lingkungan hidup.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Tegal secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Tegal, Rabu (10/6/2026).

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tegal, H. Abdul Ghoni, SE, menegaskan bahwa terkait ketahanan pangan, Kota Tegal harus berani menggeser paradigma dari ketergantungan pada komoditas beras menuju diversifikasi pangan berbasis keunggulan lokal, yakni sektor perikanan.

“Fraksi PKS memandang paradigma ketahanan pangan di Kota Tegal harus segera bergeser ke arah diversifikasi pangan berbasis sektor perikanan tangkap dan pengolahan hasil laut. Mengingat potensi besar yang dimiliki, kami mendorong peningkatan konsumsi ikan secara masif untuk menekan angka stunting, serta penguatan kapasitas UMKM pengolahan ikan agar memiliki daya saing tinggi,” ujar Abdul Ghoni dalam keterangannya.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya efisiensi distribusi pangan melalui jaminan rantai dingin (cold chain) yang terintegrasi. Menurutnya, investasi pada gudang pendingin (cold storage) merupakan kewajiban pemerintah guna meminimalkan kerusakan hasil laut dan menjaga stabilitas harga di tingkat nelayan maupun konsumen.

“Pemerintah Kota tidak boleh hanya sekadar menetapkan regulasi cadangan pangan. Mekanisme cadangan pangan harus benar-benar operasional, terutama dalam mengantisipasi gejolak harga dan keadaan darurat pangan yang sering membebani masyarakat berpenghasilan rendah,” tambahnya.

Terkait Ranperda Penyelenggaraan Penanaman Modal, Fraksi PKS memberikan catatan kritis mengenai pentingnya kemitraan dengan sektor UMKM. Abdul Ghoni menegaskan, investasi yang masuk ke Kota Tegal harus menjadi lokomotif kesejahteraan rakyat, bukan sekadar angka statistik.

“Penanaman modal harus dipandang sebagai lokomotif untuk menyejahterakan masyarakat Tegal. Investasi besar yang masuk wajib melibatkan pelaku UMKM lokal. Jangan sampai UMKM hanya menjadi penonton di tanah sendiri,” tegasnya.

Fraksi PKS juga mendukung diterapkannya sanksi tegas bagi penanam modal yang melanggar kewajiban, terutama bagi perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pihaknya meminta agar Pemerintah Kota Tegal melakukan pengawasan ketat terhadap kewajiban kemitraan dan memastikan setiap investasi yang masuk tetap memperhatikan aspek kearifan lokal.[]