Forum Komunikasi Penjaga Sekolah Sekolah Dasar (FKPSD) Kota Tegal saat ini tengah berjuang agar masuk dalam pendataan non ASN oleh Pemerintah Kota Tegal, sebagai imbas akan dihapusnya honorer pada tahun 2023. Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan menyampaikan aspirasinya melalui jalur legislatif.
Dalam edaran yang dikeluarkan MenPAN RB terkait pendataan Non ASN di lingkungan instansi pemerintah, penjaga SD tidak termasuk dalam kategori pendataan. Padahal di beberapa daerah, pendataan penjaga SD juga bisa diinput. Tetapi untuk Kota Tegal masih ada kendala. “Di beberapa daerah penjaga sekolah bisa masuk pendataan. Kami berharap di Kota Tegal pun bisa demikian,” ungkap Toni. Ia menjelaskan saat ini ada 102 tenaga honorer formasi penjaga sekolah di lingkungan SD Negeri di Kota Tegal.
Oleh karenanya FKPSD Kota Tegal memperjuangan agar bisa masuk dalam pendataan. “Sudah ada di daerah lain seperti di Kabupaten Rembang, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Banyumas., penjaga sekolah masuk pendataan, Tetapi kenapa Kota Tegal belum bisa?” jelas Toni Setiawan, selaku perwakilan KPSSD Kota Tegal saat berkunjung ke F-PKS DPRD Kota Tegal.
Ia berharap dari legislatif bisa turut mengawal dan menyampaikan aspirasi mereka ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Pemerintah Kota Tegal.
Ketua F-PKS DPRD Kota Tegal Amiruddin, Lc mengatakan akan menindaklanjuti aspirasi para penjaga sekolah. Bahkan dalam pertemuan tersebut, Amiruddin sempat menelepon pihak BKPD Kota Tegal untuk menyampaikan aspirasi para penjaga sekolah yang tergabung dalam FKPSD Kota Tegal. Formalnya nanti bisa kami fasilitasi di Komisi I DPRD Kota Tegal untuk menindaklanjuti.
Selain terkait pendataaan Non ASN, mereka juga menyampaikan agar ada peningkatan kesejahteraan.”Minimal untuk pemberian honor tidak diberikan berdasarkan pada hari kerja. Sebagai penjaga sekolah, bisa dibilang kami tidak mengenal tanggal merah,” ungkapnya.[]
