Kabar PKS

Tidak harus menunggu 2024 bagi kader PKS Kota Tegal untuk menduduki kursi DPRD Kota Tegal.

“Saat ini pun, semua kader PKS sudah menduduki kursi dewan,” ungkap Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Dapil XII Sururul Fuad, Lc M.E.I.

Hal itu disampaikan saat kegiatan reses pada Sabtu, 21 Mei 2022 bertempat di Ruang Paripurna DPRD Kota Tegal. Kegiatan haring Aspirasi ini dikemas dalam konsep Halal Bihalal yang dihadiri oleh pengurus DPD PKS Kota Tegal, Pengurus DPC, DPRa, dan Anggota RKI.

Sururul Fuad menyampaikan pentingnya memperluas jejaring melalui silaturahim. “Rasulullah mengajarkan kita menyambung silaturahim bukan memutus silaturahim,” pesannya.

Ia menambahkan diantara beberapa pesan Rasulullah adalah memaafkan orang yang pernah mendholimi kita, tetap menjalani silaturahim dengan orang yang membenci kita, juga memberikan sesuatu yang kita punya kepada orang yang tidak pernah memberikan sesuatu Kepada kita.
Sururul Fuad memberikan pesan agar kader PKS memperkuat jati dirinya sebagai pelayan rakyat. Apa yang bisa kita berikan, kita optimalkan, sebab dalam konteks pelayanan memberi itu tidak harus dalam bentuk materi.

Sementara itu Ketua DPD PKS Kota Tegal Amiruddin, Lc turut memberikan arahan dan motivasi kepada kader PKS yang hadir. Ia mengingatkan, target pemilu legislatif pada 2024 adalah 8 kursi. “Anggap saja ini keberadaan kita di ruangan ini sebagai simulasi untuk 2024 PKS bisa menempati 8 kursi,” katanya.

Jika PKS bisa meraih perolehan 8 kursi ini, maka pimpinan DPRD juga bisa kita dapatkan. Bahkan bila perlu Walikota ke depan juga berasal dari kader PKS.

Pada kesempatan tersebut Amiruddin juga memimpin pembacaan ikrar yang berisi komitmen dan tekad seluruh kader, struktur, untuk pemenangan pemilu 2024.()

Aleg PKS Kota Tegal Bayu Arie Sasongko menginisiasi kegiatan Halal Bihalal di Dapil Tegal Selatan (6/5). Acara ini dihadiri segenap pengurus DPD PKS Kota Tegal, DPC PKS Tegal Selatan, dan Relawan Pemenangan Bayu Arie Sasongko pada 2019.

Hadir pada kesempatan itu Ketua DPD PKS Amiruddin, Lc, Sekretaris MPD Retno Kristanto, Ketua Bidang Bapilu Abdul Ghony, Anggota DPRD Kota Tegal Zaenal Nurrohman.

Dari 4 DPC PKS yang ada, Tegal Selatan menjadi Inisiatif penyelenggara HBH. Bayu Arie Sasongko menyampaikan momen Halal Bihalal ini sebagai sarana menjalin silaturahim, sekaligus sebagai sarana saling memaafkan. “Sebagai pribadi, tentu kamu banyak salah. Melalui kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf lahir batin,” katanya.

Bayu juga menyampaikan Terimakasih juga Kepad para Relawan Pemenangan yang membantu dirinya terpilih sebagai anggota DPRD Kota Tegal Dapil Tegal Selatan. Caleg Tegal Selatan pada 2019 lalu juga turut hadir dalam kegiatan tersebut, diantaranya adalah Helmi, Salukhi, Dyah, dan Ihda Fitri.

“Insya Allah semuanya relawan kami juga siap memperkuat PKS. Ke depan siap siap PKS suaranya tambah Besar, target minimal 2 kursi per Dapil,” katanya.

Amiruddin Lc berkesempatan memberikan tausiyah. Ia menjelaskan sebuah Hadits yang poin utamanya adalah Ada 3 amalan yang jika kita bisa melakukan salah satu dari tiga Amalan tersebut maka jaminannya yang pertama adalah kelak akan dihisab dengan mudah, Dan akan dimasukkan ke dalam surga dengan Rahmatnya Allah, bukan dengan amal kita.

Amiruddin menjelaskan ketiga amalan itu adalah, Mau memberi bantuan kepada orang orang yang memusuhi kita. “Jika Konteksnya PKS, bisa membantu orang diluar PKS,” kelasnya. Kedua, lanjut Amiruddin, mau memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita, Dan ketiga mau menyambung tali silaturahim dengan orang yang memutus silaturahim.()

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Tegal sebagai alat ukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, laju pertumbuhannya masih belum menggembirakan dalam kurun 3 tahun terakhir.  Pada tahun 2019, IPM Kota Tegal sebesar 74,93, tahun 2020 sebesar 75,07, dan tahun 2021 sebesar 75,52.

“Sampai tahun 2021 kemarin, IPM Kota Tegal  masih belum beranjak dari angka 75. Kota Tegal termasuk salah satu dari tiga dari enam kota di Jawa Tengah yang pencapaian IPM-nya di bawah 80. Kondisi ini patut menjadi perhatian pemerintah Kota Tegal,” kata Rachmat Rahardjo, Anggota Komisi I DPRD Kota Tegal kepada Radar Tegal (27/4).

Rachmat menambahkan, pertumbuhan IPM yang lamban ini artinya telah terjadi penurunan kinerja pelayanan dan pembanguan pemerintah daerah. Menurutnya, IPM itu parameter dasar yahng menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, kesehatan, dalam kata lain dibenuk tiga dimensi dasar yakni  umur panjang, hidup sehat, pengetahuan, dan standard hidup layak. Rachmat mentolerir kelambanan laju pertumbuhan UPM dalam masa pandemic.

“Namun yang  menjad perhatian adalah kemampuan kecepatan recovery ataubangkit kembali dari keterpurukan musibah pandemic ini,” ungkap Rachmat.

Selanjutnya DPRD merekomendasikan agar ada kebijakan yang lebih kreatif dan inovatif untuk percepatan pencapaian IPM Kota Tegal. Sehingga sampai berakhirnya RPJPD 2005-2025, kualitas SDM Kota Tegal  sebagai modal daya saing daerah tidak terlalu jauh mutunya dengan tiga kota lain di Jawa Tengah yang memiliki IPM di atas 80.[]

Atmosfer kehidupan Kota Tegal yang lebih agamis tampaknya belum benar-benar terwujud. Lokasi hiburan malam seperti tempat-tempat karaoke tetap beroperasi di bulan Ramadan. Kondisi ini tentu memprihatinkan karena tidak selaras dengan visi misi pemerintahan Walikota – Wakil Walikota Tegal saat ini.

Demikian disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tegal Amiruddin, Lc usai kegiatan rapat paripurna penyampaikan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Walikota Tegal Akhir tahun anggaran 2021.

“Sangat disayangkan, di bulan Ramadan tempat hiburan malam dibiarkan tetap buka,” kata Amiruddin. “Jika beberapa instansi, kantor, perusahaan bisa menciptakan atmosfer Ramadan yang lebih agamis, mestinya tempat hiburan malam tutup sebulan penuh.”

Amir menyadari untuk membangun masyarakat Kota Tegal lebih agamis itu butuh banyak peran dari berbagai pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan kesadaran masyarakat. Menurutnya Pemkot lebih punya peran untuk menegakkan aturan, seperti misalnya melalui regulasi membuat surat edaran walikota. “Ketika tidak ada regulasi itu, maka pengusaha tempat hiburan merasa leluasa tetap buka meski di bulan puasa,” katanya.

Amiruddin menambahkan mengandalkan pemerintah saja memang tidak cukup, tetapi pemerintah juga perlu melibatkan para aktivis masyarakat atau pemuka agama agar turut bisa membantu mencipakan iklim positif bagi kehidupan warga Kota Tegal.

Sementara itu Anggota F-PKS yang lain, Rachmat Rahardjo menyampaikan bahwa kita perlu mengapreasi Tim SDSB Polres Kota Tegal yang melakukan operasi tempat-tempat hiburan malam. Dari aktivitas itu masyarakat jadi tahu bahwa Tegal masih belum relatif kondusif, dan belum agamis.

Cuma yang jadi pertanyaan adalah tindak lanjut dari hasil sidak hiburan malam saat Ramadan oleh Pemkot. “Sebagai bagian dari penegakan misi lebih agamis, mestinya ada follow up. Jadi tidak terkesan dibiarkan,” kata Rachmat.

Belum adanya regulasi yang mengatur jam operasional tempat hiburan malam selama Ramadan, menjadi penyebab tempat hiburan masih beroperasi. “Tahun kemarin relatif kondusif, karena pembatasan covid-19. Tetapi saat ini persebaran covid-19 sudah melandai, dan bertepatan dengan Ramadan. Perlu dikuatkan regulasi yang tepat,” pungkasnya.[]

Tim Pokja I  pembahasan LKPJ Walikota Tegal tahun 2021, melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Dua agenda kunci jadi fokus bahasan. Pertama terkait pendirian SMA Negeri di Kecamatan Tegal Selatan, dan kedua terkait pengelolaan SLB Tegal yang kewenangannya sudah diserahkan kepada Provinsi.

“Aspirasi pendirian SMA Negeri di Kecamatan Tegal Selatan ditindaklanjuti oleh Kelompok Kerja I,” kata Rachmat Rahardho, SE.M.Pd melalui pesan tertulis kepada media ini di sela-sela kunjungan ke Dindikbud Provinsi Jawa Tengah, (19/4).

Ia menjelaskan bahwa saat ini ada 5 SMA Negeri di Kota Tegal dengan rincian SMA 1 Tegal, SMA 3 Tegal dan SMA 4 Tegal di Kecamatan Tegal Timur, SMA 2 Tegal di Tegal Barat, dan  SMA 5 Tegal di Margadana. “Dari jumlah SMA yang ada di Kota Tegal, tidak ada satu pun SMA yang berlokasi di Kecamatan Tegal Selatan,”  katanya.

Sekretaris  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pak Suyanta, SPd, MP menjelaskan tahapan pengajuan pendirian SMA Negeri di Kota Tegal sudah sempat dibahas. Ia bahkan meminta agar pemerintah Kota Tegal segera melakukan pengajuan sekaligus menyiapkan naskah pemindahtanganan aset tanah yang akan digunakan untuk lokasi pembangunan sekolah tersebut.

Atas penjelasan tersebut, Rachmat mendorong agar Pemerintah Kota segera menindaklanjuti langkah-langkah administrasi agar realisasi pendirian SMA Negeri di Kecamatan Tegal selatan bisa segera diwujudkan.[]

Sepanjang tahun 2021, angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tegal masih tergolong rendah. Data yang disebutkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Tegal menunjukkan, ada 5.162 anak yang terdaftar di PAUD dari jumlah anak usia dini secara keseluruhan yang mencapai angka 9.479 anak.

Anggota Komisi I DPRD Kota Tegal Rachmat Rahardjo menilai hal tersebut disebabkan orangtua menunda menyekolahkan anak-anaknya dengan alasan mengantisipasi penularan Covid-19. Bahkan saat pandemi ada juga  orangtua yang memilih mencutikan anak-anaknya dari sekolah yang sudah diikutinya.

Kondisi demikian biasanya terjadi di daerah yang menerapkan protokal kesehatan yang ketat, dan tingkat kewaspadaan orangtua cenderung lebih kuat di wilayah perkotaan. Sehingga mereka bersikap protektif kepada anak-anaknya. Ini dapat berbanding terbalik di daerah yang menerapkan protokol kesehatan longgar. Boleh jadi pencapaian Angka Partisipasi Murni tinggi.

Menurut politisi PKS ini, rendahnya APM PAUD berdampak terhadap keberlangsungan lembaga PAUD. “Pengelola mengalami kesulitan keuangan sebab jumlah siswa menurun jauh. Agar tetap bertahan, langkah antisipasi yang terpaksa dilakukan adalah memangkas biaya sumber daya manusia maupun biaya operasional lainnya,” katanya seperti dilansir Radar (18/4).

Rachmat menambahkan, angka partisipasi murni menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika AKM tercapai 100 persen, berarti seluruh anak usa sekolah dapat bersekola tepat waktu. Kegunaannya untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.[]