Kabar PKS

Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal Zaenal Nurohman, S.A.P menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan lembaga pelatihan kerja untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi berbasis tenaga kerja lokal. Komisi II menilai, implementasi kebijakan ketenagakerjaan perlu dijalankan secara konsisten agar manfaat investasi dan ekspansi industri benar-benar dirasakan masyarakat Kota Tegal.

Zaenal menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Aturan tersebut mengamanatkan agar perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota Tegal mempekerjakan minimal 30 persen tenaga kerja lokal.

“Kami ingin memastikan amanat perda ini dijalankan sebagaimana mestinya. Setelah izin usaha dikeluarkan, perlu ada mekanisme yang memastikan perusahaan benar-benar menyerap dan memanfaatkan tenaga kerja lokal,” ujar Zaenal dalam rapat kerja Komisi II bersama Dinas Koperasi dan UMKM, DPMPTSP, serta Dinas Tenaga Kerja dan Industri, Kamis (9/10/2025).

Zaenal menjelaskan, pengawasan terhadap implementasi perda ketenagakerjaan masih perlu diperkuat. Menurutnya, koordinasi lintas dinas harus lebih solid agar proses perizinan, penerapan, dan monitoring dapat berjalan terpadu.

“Kita perlu meninjau kembali alur perizinan yang berlaku saat ini. Jangan sampai izin keluar dengan mudah, tetapi kewajiban menyerap tenaga lokal tidak dilaksanakan dengan baik,” katanya.

Komisi II juga mendorong penguatan sistem pengawasan berbasis data agar pemerintah dapat memantau secara real time komposisi tenaga kerja di setiap perusahaan yang beroperasi di Kota Tegal. Dengan begitu, pelaksanaan perda tidak hanya administratif, tetapi juga berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Selain pengawasan tenaga kerja, Komisi II juga menyoroti perkembangan positif sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan data Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan, hingga akhir 2024 terdapat 32.581 unit UMKM di Kota Tegal — terdiri atas 29.083 usaha mikro, 3.029 usaha kecil, dan 469 usaha menengah. Jumlah itu melonjak signifikan dibandingkan periode 2018–2020 yang hanya 1.598 unit.

Untuk memperkuat sektor ini, pemerintah daerah mengalokasikan Rp689,19 juta pada tahun anggaran 2025 untuk berbagai program pemberdayaan dan pelatihan. Sebanyak 478 pelaku usaha telah mengikuti pelatihan manajemen operasional, desain kemasan, digital marketing, dan konten kreator.

“Pertumbuhan UMKM yang kuat akan membuka lapangan kerja baru dan menekan angka pengangguran. Karena itu, peningkatan kapasitas SDM dan kemudahan akses legalitas usaha harus terus kita dorong,” ujar Zaenal.

Komisi II DPRD Kota Tegal menegaskan komitmennya untuk terus mengawal implementasi kebijakan yang berorientasi pada ekonomi rakyat. Upaya memperkuat UMKM, memperbaiki sistem perizinan, serta memastikan penyerapan tenaga kerja lokal disebut sebagai satu kesatuan strategi pembangunan ekonomi daerah.

“Pemerintah harus hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu pelaku usaha tumbuh dan membuka lapangan kerja. Itulah bentuk nyata keberpihakan kepada ekonomi rakyat,” pungkas Zaenal.

Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, H. Amiruddin, Lc, menegaskan komitmen penuh lembaganya untuk mengawal realisasi anggaran penerjemahan Alquran ke Bahasa Tegal. Proyek yang digagas Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kota Tegal itu dinilai memiliki nilai strategis, bukan hanya di bidang keagamaan, tetapi juga dalam memperkuat identitas budaya masyarakat Tegal.

“Secara prinsip, DPRD siap all out mendukung agar proyek penerjemahan ini tuntas dan segera dicetak. Insya Allah ini menjadi amal baik sekaligus kebanggaan bagi warga Kota Bahari,” ujar Amiruddin usai meninjau kegiatan penerjemahan di Gedung IPHI Tegal, Selasa (7/10).

Menurut Amiruddin, DPRD mendorong IPHI untuk segera mengajukan proposal hibah secara resmi kepada Pemerintah Kota Tegal. Dewan, lanjutnya, akan memastikan proses pengajuan dan pembahasan anggaran berjalan lancar. “Kami akan kawal dari tahap awal hingga penetapan, agar tidak ada kendala administratif maupun teknis,” tambahnya.

Proyek penerjemahan Alquran ke Bahasa Tegal telah mencapai progres signifikan, dengan penyelesaian hingga Juz 7. IPHI menargetkan seluruh 30 juz rampung pada akhir tahun ini, sebelum dilakukan verifikasi oleh tim lintas sektor dan perizinan ke Kementerian Agama.

Ketua IPHI Kota Tegal, Ikmal Jaya, menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh DPRD. Ia menyebut kehadiran para wakil rakyat menjadi dorongan besar bagi tim penerjemah untuk menuntaskan pekerjaan dengan lebih cepat dan akurat. “Kami merasakan semangat yang luar biasa. Dukungan dari DPRD menjadi bukti bahwa program ini punya makna lebih luas bagi masyarakat,” kata Ikmal.

Amiruddin menilai proyek penerjemahan ini selaras dengan upaya pelestarian bahasa daerah dan penguatan karakter keagamaan masyarakat. “Bahasa Tegal adalah warisan identitas yang harus terus hidup. Ketika Alquran hadir dalam bahasa ini, maka nilai-nilai Islam bisa lebih membumi di tengah masyarakat,” ujarnya.

IPHI menargetkan sedikitnya 300 eksemplar Alquran Bahasa Tegal akan dicetak pada tahap awal. Setelah melalui proses penyempurnaan, hasil terjemahan ini diharapkan dapat segera dinikmati oleh warga Tegal sebagai bagian dari khazanah keagamaan dan kebudayaan lokal.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Tegal akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Perda Pajak dan Retribusi Daerah. Namun, persetujuan itu datang dengan sejumlah catatan tajam yang menyoroti potensi beban bagi masyarakat kecil dan celah kebocoran pendapatan.

Sikap fraksi yang dibacakan Mochamad Ali Mashuri, pada Senin, 6 Oktober 2025, menegaskan bahwa penyesuaian tarif dan aturan baru tidak boleh memberatkan warga berpenghasilan rendah.

Salah satu sorotan utama PKS adalah pemberian kewenangan baru kepada Wali Kota untuk menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setiap tahun. Fraksi PKS khawatir kebijakan ini dapat memicu lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) jika tidak diiringi proses yang transparan dan partisipatif.

“Fraksi PKS menekankan pentingnya transparansi… agar tidak menimbulkan lonjakan nilai pajak bumi dan bangunan yang berpotensi memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Ali Mashuri saat membacakan pandangan akhir fraksi.

Fraksi PKS juga menggarisbawahi rencana penyesuaian tarif sejumlah layanan publik, seperti retribusi kesehatan, kebersihan, dan parkir. Menurut PKS, kenaikan tarif harus selaras dengan peningkatan mutu layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Fraksi tersebut mengingatkan agar kenaikan tarif tidak menambah beban ekonomi rakyat kecil, terutama kelompok rentan dan pelaku usaha mikro. PKS juga secara khusus menyoroti pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), terutama di sektor kesehatan, agar tidak terjerumus dalam komersialisasi layanan dasar dan tetap mengutamakan prinsip sosial.

“Retribusi daerah akan diterima masyarakat apabila sebanding dengan mutu layanan publik yang diberikan,” kata Ali Mashuri.

Untuk menekan potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), PKS mendorong Pemerintah Kota Tegal mempercepat digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi. Langkah ini dinilai krusial untuk meningkatkan akuntabilitas dan mempermudah layanan bagi wajib pajak. Pengelolaan parkir dan sewa kios pasar, yang kerap menjadi titik rawan kebocoran, disebut harus transparan dan berbasis digital.

Meskipun memberikan sejumlah catatan kritis, Fraksi PKS pada akhirnya menyatakan persetujuannya agar rancangan peraturan tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Tegal. Perubahan Perda ini merupakan tindak lanjut untuk menyelaraskan aturan daerah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.[]

Kota Tegal mengukir sejarah baru dalam dunia olahraga dengan menjadi tuan rumah Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Panahan Junior Jawa Tengah untuk pertama kalinya. Ajang bergengsi ini akan digelar di Stadion Yos Sudarso pada 6-12 Oktober 2025 dan diikuti oleh 776 atlet muda dari 35 kabupaten/kota di seluruh Jawa Tengah.

Penunjukan Kota Tegal sebagai tuan rumah merupakan sebuah amanah dan pengakuan atas kesiapan infrastruktur serta sumber daya manusia di bidang olahraga panahan. Pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Tegal bekerja sama dengan Pengurus Kota Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) Tegal telah merampungkan seluruh persiapan untuk menyambut para kontingen.

Ketua Perpani Kota Tegal, H. Amiruddin, Lc., menyatakan bahwa pihaknya siap 100 persen untuk menyukseskan penyelenggaraan kejuaraan ini. Menurutnya, ini adalah momentum emas untuk memajukan olahraga panahan sekaligus memperkenalkan Kota Tegal di kancah regional.

“Ini adalah sebuah kehormatan dan amanah besar bagi kami. Seluruh panitia, bersama dukungan penuh dari Pemerintah Kota, telah bekerja keras untuk memastikan Kejurprov berjalan dengan standar terbaik,” ujar Amiruddin.

Amiruddin menambahkan, tujuan penyelenggaraan ini memiliki dua sisi. Selain sukses sebagai penyelenggara, pihaknya juga menargetkan prestasi maksimal dari para atlet kontingen Kota Tegal yang akan berlaga di kandang sendiri.

“Kami tidak hanya bertekad menjadi tuan rumah yang baik, tetapi juga membidik prestasi terbaik dari para atlet kami. Kami berharap ajang ini dapat melahirkan bibit-bibit pemanah andal untuk Jawa Tengah di kancah nasional, sekaligus membuktikan bahwa Tegal mampu menyelenggarakan event berskala provinsi secara profesional,” tegasnya.

Kehadiran ratusan atlet beserta ofisial dan keluarga pendamping diperkirakan akan memberikan dampak ekonomi positif bagi Kota Tegal, terutama di sektor perhotelan, kuliner, dan transportasi. Seluruh rangkaian pertandingan akan dimulai pada Senin (6/10/2025) pagi dan akan berlangsung selama sepekan penuh. Masyarakat diundang untuk datang dan memberikan dukungan kepada para atlet yang bertanding.[]

Rest area atau pasar modern hanya layak dijalankan bila pedagang kecil tetap diberi ruang berusaha.

Wacana revitalisasi kawasan Pasar Alun-alun dan Pasar Malam Kota Tegal yang tengah digodok PT KAI kembali menuai sorotan. Meski proyek masih dalam tahap penyusunan Detail Engineering Design (DED), arah rencana pembangunan mulai terungkap. PT KAI disebut berencana menjadikan kawasan pasar malam sebagai rest area modern dengan deretan ruko di dalamnya.

Anggota Komisi III DPRD Kota Tegal sekaligus Ketua Fraksi PKS, H. Abdul Ghoni, SE, mengingatkan agar rencana itu tidak melupakan keberadaan pedagang kecil yang sudah lama mengais rezeki di kawasan tersebut.

“Pedagang pasar malam ini sudah ada sejak lama, bahkan sejak mereka masih menempati taman alun-alun Kota Tegal. Keberadaan mereka tidak bisa begitu saja diabaikan. Kalau pun pasar malam mau diubah menjadi rest area atau pasar modern, pedagang yang sudah ada wajib tetap diakomodir,” ujar Abdul Ghoni, politikus PKS.

Menurutnya, revitalisasi seharusnya bukan hanya soal mempercantik wajah kota atau meningkatkan nilai komersial lahan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan ekonomi rakyat kecil. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kebijakan yang adil terkait sewa tempat.

“Kalau bicara soal sewa ruko atau kios, jangan sampai memberatkan. Harus disesuaikan dengan kemampuan pedagang. Jika biaya sewa tinggi, justru pedagang kecil akan tersingkir, padahal mereka yang menjaga denyut ekonomi kawasan ini,” tegasnya.

Abdul Ghoni menambahkan, niat PT KAI untuk merevitalisasi kawasan stasiun dan sekitarnya, termasuk pasar malam, memang bisa membantu Pemerintah Kota Tegal dalam menambah pendapatan daerah. Namun, ia mengingatkan bahwa tujuan utama revitalisasi haruslah untuk membangkitkan kembali sektor perdagangan rakyat, bukan semata-mata mengejar keuntungan finansial.

“Kami tidak menolak pembangunan, tapi kami tegaskan: pembangunan harus berpihak. Kalau hanya melahirkan rest area modern tapi mematikan pedagang lama, itu bukan solusi. Revitalisasi harus berangkat dari semangat membangkitkan perdagangan, agar sektor UMKM tetap hidup dan masyarakat kecil bisa sejahtera,” pungkasnya.

Dengan sikap tegas ini, Fraksi PKS memastikan akan menjalankan fungsi pengawasan legislatif secara ketat. Mereka menuntut agar Pemkot Tegal bersama PT KAI membuka ruang dialog dengan pedagang, sehingga desain revitalisasi benar-benar mencerminkan keadilan sosial dan kepentingan bersama.

Mengapa Pantai Alam Indah (PAI) kian sepi pengunjung, padahal lokasinya strategis dan jadi ikon wisata Kota Tegal? Jawabannya mungkin ada pada pengalaman pahit wisatawan: tiket masuk dan parkir yang mahal, ditambah lagi harga makanan di warung yang disebut tak masuk akal. Situasi ini kini menjadi sorotan DPRD yang curiga ada praktik pungutan liar hingga lemahnya pengawasan pemerintah daerah.

Ramainya keluhan pengunjung tentang mahalnya harga makanan di kawasan wisata Pantai Alam Indah (PAI) Kota Tegal memunculkan sorotan serius dari DPRD. Tidak sedikit wisatawan yang mengaku kapok berkunjung karena selain biaya tiket dan parkir yang dianggap tinggi, harga makanan dan minuman di warung sekitar lokasi juga dinilai tidak masuk akal.

Fenomena ini dinilai sebagai salah satu faktor yang membuat kawasan wisata andalan Kota Tegal tersebut kian sepi pengunjung. Padahal, sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi lokomotif ekonomi lokal dengan memberikan multiplier effect bagi pedagang kecil dan pelaku usaha mikro.

Anggota Komisi III DPRD Kota Tegal, H. Abdul Ghoni, SE, menegaskan bahwa hal ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Tegal, khususnya Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar). Ia menilai, kuliner merupakan bagian penting dari layanan penunjang pariwisata yang harus dikelola dengan baik dan transparan.

“Pengawasan tidak boleh hanya pada sarana utama seperti tiket dan parkir, tetapi juga pada layanan penunjang seperti warung makan. Kalau pengunjung merasa dibebani harga yang tidak wajar, mereka enggan datang kembali. Ini merugikan pedagang, merugikan daerah, dan akhirnya merusak citra pariwisata kita,” ujar politisi PKS ini.

Menurutnya, jika memang ada indikasi pungutan liar atau permainan harga, Pemkot harus segera bertindak. Ia mendorong regulasi yang lebih jelas, misalnya dengan mewajibkan seluruh pedagang menampilkan daftar menu dan harga secara terbuka agar pengunjung tidak merasa ditipu.

“Pariwisata yang sehat akan menguntungkan semua pihak. Kalau harga makanan wajar, wisatawan tidak segan-segan datang kembali, dan omzet pedagang justru meningkat. Inilah yang kami maksud dengan ekonomi kerakyatan: pariwisata tumbuh, warga kecil juga sejahtera,” tegasnya.

Abdul Ghoni menambahkan, fungsi pengawasan legislatif akan terus berjalan untuk memastikan kebijakan pariwisata di Kota Tegal tidak hanya sebatas pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh aspek pelayanan dan kenyamanan pengunjung.

“Pariwisata itu bukan sekadar objek, tapi pengalaman. Jika pengalaman wisatawan buruk karena persoalan harga, maka ke depan sulit bersaing dengan daerah lain. Kami minta Pemkot menata ulang pengelolaan PAI secara profesional, sehingga benar-benar menjadi destinasi unggulan yang memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.[]