Uncategorized

Pandangan Umum (PU) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Tegal yang disampaikan H. Amiruddin Lc pada Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal, Selasa (20/9) menyoroti sejumlah persoalan.

Amiruddin menyampaikan, dengan adanya kenaikan harga bbm subsidi dimana sejak awal Fraksi PKS DPR RI menolak keras kebijakan pemerintah ini, saat ini sudah sangat dirasakan oleh masyarakat, yaitu memicu kenaikan harga kebutuhan masyarakat yang lain. Hal yang tidak bisa dipungkiri, bahwa kenaikan harga BBM akan menaikan angka inflasi, hal ini bisa kita lihat dengan adanya kebijakan pemerintah pusat berupa kebijakan social and economic safety net.

Pada pembahasan KUPA PPAS perubahan beberapa waktu lalu, TAPD Pemerintah Kota Tegal telah menyampaikan hasil perhitungan untuk RAPBD 2022 ini, alokasi anggaran sebesar Rp 2 milyar lebih, untuk penanganan dampak kenaikan inflasi.

Fraksi PKS meminta dengan sangat, bahwa dalam pembahasan RAPBD 2022 nanti, pemerintah kota harus bisa menjabarkan alokasi anggaran tersebut secara rinci berupa kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga benar benar tepat sasaran dan bisa dirasakan oleh masyarat untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin.

Pada PU Fraksi PKS juga menyinggung rencana Pemerintah Kota Tegal tentang pembangunan fly over diatas perlintasan kereta api di tirus. Fraksi PKS menerima aspirasi dari masyarakat yang tinggal di sekitar Tirus, sebagian besar warga justru menginginkan pembuatan jalan baru yang merupakan terusan Jalan Kapten Sudibyo kurang lebih 50-100 Meter.

Saat ini banyak sekali penggalian untuk jaringan fiber optic dan pemasangan tiang tiang baru untuk jaringan internet dari provider penyedia jasa internet. Jalan-jalan yang telah bagus dibangun harus digali baik itu sejajar maupun melintang jalan, tidak jarang juga mengenai saluran air dan akses masuk rumah masyarakat. Saat telah selesai tidak dilakukan perbaikan atau mengembalikan ke kondisi semula, terkesan dilakukan pembiaran dan pengurukan seadanya. Begitu juga dalam pemasangan tiang tiang jaringan baru, banyak yang dilakukan secara asal saja, tidak mempertimbangkan estetika dan kepentingan masyarakat, terjadi banyak benturan dengan masyarakat, membuat kabel kabel semakin semrawut dan mengganggu kenyamanan masyarakat.

“Kami minta pemerintah kota mengatur dan menertibkan pemasangan jalur fo dan tiang tiang tersebut,” ujar Amir.

Pembangunan tempat relokasi PKL Alun-alun dilahan milik CMJT yang sudah dilakukan sewa oleh Pemkot Tegal sejak 14 Desember 2021, sampai saat ini pantauan dari Fraksi PKS lahan tersebut belum ada perkembangn apa-apa? “Bagaimana janji dan kesungguhan Pemkot Tegal terkait penataan dan pemberdayaan PKL dampak dari pembangunan Alun- alun dan Taman Pancasila. Mohon tanggapanya,” pungkas Amir.

Fraksi PKS DPRD Kota Tegal berkolaborasi dengan DPD PKS Kota Tegal menyelenggarakan pelatihan relawan advokasi pada Ahad, 12 Juni 2022. Kegiatan ini diikuti oleh 4 utusan DPC dan 2 utusan dari Aleg PKS, dengan total 24 peserta. Selain bertujuan untuk mempersiapkan relawan, kegiatan ini juga sekaligus sebagai sarana mengokohkan DNA PKS sebagai partai pelayan rakyat.

Agenda yang dikemas dalam Training for Trainer Relawan Advokasi ini dihadiri oleh 4 Aleg PKS diantaranya Amiruddin, Lc, Rachmat Rahardjo, Zaenal Nurrohman, dan Bayu Arie Sasongko.

Ketua DPD PKS Kota Tegal Amiruddin Lc mengatakan ada begitu banyak permasalahan sosial di masyarakat yang membutuhkan pelayanan dan perlu kita layani. “Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya,” kata Amiruddin mengutip hadis yang diriwayatkan Muslim, At-Turmudziy, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad.

Sementara itu, inisiator program kegiatan ini Zaenal Nurrohman mengatakan, minimnya akses, lemahnya pengetahuan, rumitnya jalur birokrasi, dan keterbatasan peran membuat masyarakat kesulitan mendapatkan pelayanan yang memang sudah menjadi haknya. “Yang jadi persoalan adalah banyaknya masyarakat yang membutuhkan layanan ini, tidak sebanding dengan jumlah relawan yang terlibat dalam melakukan advokasi pelayanan,” kata Zaenal.

Ia berharap melalui kegiatan pembekalan kerelawanan ini akan lahir relawan-relawan yang memiliki integritas dan jiwa sosial tinggi, siap mendampingi masyarakat baik secara fisik maupun secara akses, dan bisa menjembatani komunikasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang bershinggungan langsung dengan masyarakat.

Sementara itu Bayu Arie Sasongko menambahkan bahwa keterlibatan relawan advokasi yang dipersiapkan secara khusus ini menjadi penting sebab itu menjadi bagian dari sistem yang membantu kelancaran proses pendampingan dan pelayanan.

Kegiatan pembekalan itu, para peserta diberikan materi seputar kerelawanan seperti membangun mindset relawan tangguh, Regulasi Program Pelayanan Masyarakat, dan juga komunikasi efektif. []

Fraksi PKS DPRD Kota Tegal soroti kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun pelajaran 2022/2023 yang kini sudah dimulai. F-PKS meminta pelaksanaan PPDB dapat terlaksana dengan baik, lancar, dan sesuai ketentuan. Kebijakan zonasi sangat mungkin terjadi inkonsistensi.

“Sejatinya kebijakan zonasi melandasi salah satu tujuannya adalah mendekatkan siswa ke sekolah terdekat. Maka alat yang valid dalam pengukur jarak adalah google map, namun karena belum mampu hadirkan aplikasi yang terkoneksi dengan google maps maka pendekatannya berbasis kelurahan,” kata Anggota DPRD Fraksi PKS Rachmat Rahardjo saat penyampaian Pemandangan Umum 4 Raperda belum lama ini.

Rachmat menambahkan kemungkinan adanya inkonsistensi terkait aturan zonasi. “Di wilayah perbatasan antar kelurahan akan terjadi, jarak calon siswa di kelurahan Pesurungan Kidul lebih dekat dengan SMP N 5 jika dibandingkan ke SMP N 13. Dalam kondisi seperti ini, terjadi inkonsistensi atas tujuan utama zonasi untuk mendekatkan jarak siswa dengan sekolah,” katanya.

Terlepas dari pro kontra yang ada, kata Rachmat, kebijakan sistem PPDB menggunakan zonasi dinilai banyak kelebihan seperti, dapat menghemat waktu, menghemat biaya transportasi karena sekolah dekat dengan tempat tinggal, serta mengurangi kemacetan. Adanya sistem zonasi ini diharapkan semua warga bisa mendapatkan pendidikan yang lokasinya dekat dengan tempat tinggal serta menghilangkan anggapan masyarakat mengenai sekolah berlabel unggulan hanya bisa dijangkau oleh kalangan tertentu.

“Idealnya momentum PPDB menjadi titik balik lembaga pendidikan untuk terus meningkatkan mutunya, dengan terus meningkatkan pelayanan, perbaikan sarana, dan juga kualitas guru-guruna,” pungkasnya.[]

Usai berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Kelompok Kerja (Pokja) I Pembahasan LKPJ Walikota Tegal 2021 meminta agar Pemkot Tegal menyerahkan aset tanah SLB yang sudah diambil alih Provinsi Jawa Tengah.

“Saat ini kewenangan pengelolaan SLB ada di Provinsi,” ungkap Rachmat Rahardjo, Anggota Pokja I.” Penyerahkan asset tanah kepada provinsi ini akan mempercepat proses pengembangan SLB di Kota Tegal, baik dari segi pengembangan sarana maupun dari peningkatan kualitas pembelajarna,” kata Rachmat.

Menurut Rachmat, SLB Negeri Kota Tegal dinilai memerlukan perluasan dan perbaikan sarana dan prasarana. Karena status pengelolaan telah menjadi kewenangan provinsi, hanya saja asset tanahnya masih tercatat sebagai asset Pemkot Tegal. Ini jadi kendala administratif dalam melakukan perluasan dan pengembangan sarana dan prasarana.

Maka, dukungan pemkot untuk melimpahkan pencatatan asset ke Pemerintah Provinsi bisa dilakukan dalam waktu dekat. Rachmat menjelaskan bahwa dukungan anggaran Provinsi kepada daerah dalam bentuk Bantuan Keuangan Gubernur Jawa Tengah dapat dimanfaatkan melalui ajuan proposal. “Karenanya keaktifan Dinas di daerah menjadi sangat penting dalam penyiapan proposal Bantuan Keuangan Gubernur Jawa Tengah,” ungkapnya.

Sementara itu Anggota Komisi I DPRD Kota Tegal Amiruddin, Lc menyampaikan, SLB di Kota Tegal, terhitung sudah cukup lama keberadaannya, jumlah anak didik yang belajar di SLB Kota Tegal juga semakin banyak, hanya saja pengembangannya sampai saat ini terasa belum maksimal.

“Sarpras yang masih ala kadarnya dan tidak memadai akan berdampak pada mutu pendidikan di SLB. Jika memang kewenangan pengelolaan SLB sudah diambil alih provinsi, saya kira Pemkot bisa mengurus peralihan pencatatan administratif aset tanah SLB ke provinsi,” katanya.[]