Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal menemukan angin segar dari lantai produksi PT Dongcai Garment Indonesia, perusahaan spesialis baju renang berorientasi ekspor. Dalam kunjungan lapangan pada Selasa (2/12), DPRD memastikan perusahaan tersebut tidak hanya berkomitmen terhadap investasi, tetapi juga signifikan menyerap tenaga kerja lokal.

Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi II Zaenal Nurohman ini merupakan perwujudan sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk memverifikasi denyut nadi investasi dan dampaknya terhadap masyarakat setempat.

“Alhamdulillah, kami dapati mayoritas pekerjanya adalah warga Kota Tegal,” ujar Zaenal Nurohman dengan nada puas.

Temuan ini dinilai menjadi kabar baik di tengah upaya serius Pemerintah Kota Tegal untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Investasi yang masuk terbukti berbuah manfaat langsung dan konkret bagi masyarakat lokal.

Selain fokus pada penyerapan tenaga kerja, Komisi II juga berdialog dengan manajemen PT Dongcai mengenai iklim investasi dan proses perizinan di Kota Tegal. Manajemen perusahaan menyampaikan pandangan positif. Pelayanan perizinan di Kota Tegal dinilai sudah cukup baik dan memudahkan para investor. Hal ini menjadi “lampu hijau” dan sinyal positif bagi pelaku usaha lain untuk menanamkan modal di kota bahari ini.

Kekhawatiran akan hengkangnya perusahaan, yang sempat mengemuka, juga sirna. Komisi II menindaklanjuti informasi terkait akan berakhirnya kontrak sewa lokasi PT Dongcai saat ini. Pihak perusahaan memberikan kepastian bahwa mereka telah membebaskan lahan baru. Lokasi pabrik baru berada di Kelurahan Muarareja, tidak jauh dari lokasi yang sekarang.

Dengan demikian, PT Dongcai Garment Indonesia dipastikan akan tetap beroperasi dan berkomitmen berinvestasi jangka panjang di Kota Tegal. Komitmen ini patut diapresiasi oleh Pemerintah Kota. Meski demikian, terdapat satu sorotan tajam dari Zaenal Nurohman, yakni tingginya angka turn-over atau perpindahan karyawan yang cukup signifikan.

Manajemen menjelaskan, hal ini dipicu oleh karakteristik produk yang mereka hasilkan, yaitu baju renang. Memproduksi pakaian renang, yang merupakan produk ekspor, membutuhkan keahlian dan ketelitian tinggi. Sedikit saja meleset, kualitas ekspor terancam. Persyaratan kualitas ketat inilah yang menyebabkan beberapa pekerja lokal mungkin kesulitan bertahan.

Menyikapi hal ini, Komisi II memberikan dorongan keras kepada Pemerintah Kota dan pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal. Mereka berharap, tenaga kerja lokal dibekali tidak hanya dengan keterampilan teknis yang memadai, tetapi juga sikap (attitude) kerja yang baik.

“Bekerja di industri standar ekspor seperti ini adalah maraton, bukan lari sprint. Kami berharap agar tenaga kerja lokal mampu bersaing, bertahan, dan berkembang. Lokalitas harus beriringan dengan kualitas,” tegas politisi PKS ini. Ia menekankan pentingnya pelatihan dan pembinaan berkelanjutan agar warga Tegal mampu bersaing di industri garmen berstandar global

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal Hj. Erni Ratnani, SE, MM mendesak Pemerintah Kota Tegal untuk segera memberikan perhatian khusus dan menetapkan perbaikan SDN Panggung 5, Kecamatan Tegal Timur, sebagai prioritas utama. Sekolah yang juga berfungsi sebagai SD Inklusi ini menghadapi kondisi darurat infrastruktur setelah tiga ruang kelasnya dirobohkan karena rusak parah dan dikhawatirkan membahayakan keselamatan anak-anak.

Erni Ratnani yang hadir dalam kunjungan lapangan (Kunlap) ke lokasi, mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi yang dialami siswa. Saat ini, proses belajar mengajar harus dilakukan di ruangan seadanya.

“Kami melihat langsung, ada tiga ruang kelas yang rusak parah sehingga terpaksa dirobohkan. Akibatnya, siswa harus menempati ruang-ruang yang ada dan dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar. Meskipun harus lesehan dan menggunakan meja lipat, semangat belajar mereka tetap tinggi,” jelas Erni.

Erni menekankan bahwa perhatian khusus Pemkot Tegal sangat diperlukan agar anak-anak, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu—yang merupakan mayoritas di sekolah tersebut—dapat memperoleh tempat belajar yang lebih representatif dan layak.

Menurut penjelasan Erni, sekolah tersebut sebenarnya sempat diusulkan untuk direhabilitasi. Namun, usulan tersebut terhambat akibat rasionalisasi anggaran. “Berkurangnya Transfer Keuangan Daerah (TKD) membuat semua pos anggaran terkena rasionalisasi. Bahkan, usulan perbaikan untuk anggaran 2026 juga sudah kecoret (tidak termasuk), yang berarti perbaikan harus menunggu hingga dua tahun ke depan,” tambahnya.

Sebagai solusi jangka pendek, Komisi I sempat menawarkan opsi sewa tempat untuk menjamin proses pembelajaran tetap berjalan optimal. Pihak Komisi I juga membuka kemungkinan solusi tersebut dapat dialokasikan melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.

Selain itu, Komisi I DPRD Kota Tegal berencana mengambil langkah strategis dengan mengkomunikasikan masalah ini kepada mitra kerja di tingkat pusat. “Kami akan coba komunikasikan kondisi SDN Panggung 5 ini ke Komisi X DPR RI (Bidang Pendidikan) agar segera mendapat tindakan dan bantuan yang cepat dari pemerintah pusat,” tutup Erni, berharap agar kendala birokrasi dan anggaran tidak lagi menghalangi hak anak untuk mendapatkan pendidikan di fasilitas yang aman dan layak.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tegal untuk segera mengatasi berbagai kendala teknis dan sumber daya manusia (SDM) agar mesin pengolah sampah di sejumlah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dapat beroperasi secara optimal.

Desakan ini muncul setelah Komisi III menemukan sejumlah persoalan saat melakukan kunjungan lapangan (Kunlap) di TPST Slerok, Tegal Timur, dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bokongsemar.

Komisi III memberikan apresiasi atas upaya DLH melengkapi fasilitas di beberapa TPST. Namun, Anggota Komisi III DPRD Kota Tegal, H. Abdul Ghoni, S.E., menekankan bahwa keberadaan mesin saja tidak cukup tanpa fungsi yang maksimal.

“Kami mengapresiasi langkah DLH yang sudah melengkapi beberapa TPST dengan mesin pengolah maupun pemilah sampah. Hanya saja, saat kunjungan ke TPST Slerok, kami temukan bahwa mesinnya belum berfungsi optimal,” ujar Ghoni, Rabu (2/12). “Masih ada kendala yang harus segera diselesaikan, baik dari sisi operatornya maupun kondisi mesinnya itu sendiri.”

Ghoni menyebutkan bahwa percepatan optimalisasi ini sangat penting dan mendesak untuk menyelesaikan masalah sampah di hulu. Kota Tegal saat ini memproduksi sampah harian sebanyak 197 ton. Dengan berfungsinya seluruh TPST, target utama adalah mengurangi secara drastis volume sampah yang masuk ke TPA Bokongsemar.

“Harapan kami, yang nanti masuk ke TPA hanya sekitar 100 ton, dan sisanya yang 97 ton bisa selesai di masing-masing TPST. Ini adalah target yang realistis jika semua fasilitas berjalan baik,” tegasnya.

“Jika semua TPST berjalan baik, maka separuh sampah bisa selesai di situ. Oleh karena itu, kami meminta agar DLH segera melengkapi semua TPST sesuai standar dan memastikan SDM yang mengoperasikan mesin benar-benar kompeten,” tutup Ghoni. Komisi III mendesak agar penataan dan perbaikan kendala di TPST Slerok maupun TPA Bokongsemar segera diselesaikan oleh DLH.[]

Anggota DPRD Kota Tegal dari Fraksi PKS Mochamad Ali Mashuri S.A.P melakukan kunjungan lapangan ke Lapas Kelas IIB Tegal. Kunjungan ini mendasari laporan warga jika kondisi lapas yang memperhatikan karena dihantam rob dan masalah sanitasi kritis.

Saat ini, Lapas Tegal dihuni sekitar 270 narapidana yang menempati 35 kamar yang secara rutin tergenang air pasang. Keresahan terbesar bukan hanya pada genangan air rob, tetapi juga kondisi sanitasi yang memprihatinkan.

Menurut Eka Feri Widianto, salah satu petugas Lapas, mengatakan lokasi lapas yang berdekatan dengan instalasi pembuangan akhir atau septic tank membuat genangan yang terjadi bercampur dengan sumber penyakit, memicu munculnya masalah kesehatan serius bagi penghuni.

Ia melanjutkan bahwa Kepala Lapas (Kalapas) Tegal telah melayangkan surat resmi kepada Pemkot Tegal melalui Bagian Umum dengan mengajukan dua permohonan utama yang bersifat mendesak.

Pertama, Kalapas berharap Pemkot Tegal dapat menyediakan lahan baru agar Lapas dapat dipindahkan ke lokasi yang lebih aman dan layak huni, jauh dari ancaman rob. Kedua, jika relokasi tidak memungkinkan, Lapas meminta Pemkot segera melakukan upaya pengerukan Kali Bacin.

“Pendangkalan sungai disinyalir menjadi penyebab utama rob yang semakin parah,” katanya.

Berdasarkan informasi di lapangan, kondisi sungai sudah sangat dangkal, bahkan mencapai setinggi lutut manusia dewasa, yang memperparah masalah rob di Kota Tegal.

Menanggapi situasi darurat ini, Ali Mashuri menyatakan akan berupaya mengawal agar masalah ini segera ditindaklanjuti. Ia melakukan koordinasi dengan pihak Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Dalam komunikasinya dengan Hamid Noor Yasin, anggota Komisi XIII DPR RI, ia berharap permasalahan Lapas Tegal yang memprihatinkan ini bisa menjadi perhatian di tingkat pusat dan segera mendapat solusi permanen dari otoritas terkait, mengingat aspek kemanusiaan dan darurat kesehatan yang dihadapi oleh ratusan warga binaan di Tegal.