Kabar Dewan

Hari pertama bekerja pasca dilantik jadi Anggota DPRD Kota Tegal, Tauchidin langsung dipercaya menjadi juru bicara Fraksi PKS untuk menyampaikan pendapat Akhir terhadap penetapan 3 raperda menjadi perda dalam rapat paripurna, Senin (31/10). Ketiga raperda itu meliputi tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan per

edaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, penanggulangan tuberkolosis, dan tentang pengarusutamaan gender.

Selaku juru bicara Tauchidin menyampaikan sikap Fraksi PKS meminta agar berbagai macam bentuk penyalahgunaan narkotika dan prekursor di Kota Tegal harus bisa ditiadakan secara bertahap dan berkelanjutan. Adapun mengenai Raperda Penanganan Tuberkolosis, Fraksi PKS mengharapkan perda ini nantinya dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian serendah mungkin yang disebabkan oleh TBC sebelum target eliminasi di tahun 2030.

Sementara para Raperda Pengarusutamaan Gender, Fraksi PKS berharap setelah Raperda ini ditetapkan, akan ada beberapa rencana aksi daerah oleh OPD terkait. “Kami minta agar rencana aksi daerah tersebut harus melibatkan masyarakat sejak dalam konsepnya maupun saat pelaksanaannya,” ungkap Tauchidin.

Selain itu Fraksi PKS juga mengingatkan agar dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kota Tegal harus selalu memperhatikan 7 pilar yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data, alat analisasis, dan partisipasi masyarakat.

Sebelum penyampaian pendapat akhir 3 raperda, Fraksi PKS menyoroti kegiatan foodtruck festival di Jl. Ahmad Yani yang akan berlangsung selama 2 bulan, mulai November 2022 sampai Januari 2023.

“Foodtruck festival yang akan melibakan 120 tenant foodtruck, kami minta ada alokasi prioritas khusus untuk vendor lokal kota tegal. Sehingga event ini benar benar bisa memberikan dampak positif sebagai stimulan munculnya UMKM Kota Tegal,” ungkap Tauchidin. Selain itu F-PKS juga meminta agar pemerintah Kota Tegal melibatkan PKL khususnya yang ada di Jl. Ahmad Yani yang menjadi lokasi kegiatan.

Pengaturan rekayasa lalu lintas dan pengaturan parkir juga harus dilakukan atau dipikirkan secara matang agar mobilitas ekonomi warga tetap berjalan dengan baik. “Jangan sampai merugikan para pelaku ekonomi di jl ahmad yani dan sekitarnya, termasuk pedagang pasar pagi,” ujarnya.

“Kami hanya ingin memastikan agar even foodtruck festival ini benar benar memberikan efek ekonomi bagi seluruh masyarakat Kota Tegal, disamping itu juga memberikan kenaikan PAD Kota Tegal termasuk didalamnya pendapatan parkir di dinas perhubungan,” pungkasnya.[]

Bertepatan di hari Sumpah Pemuda, Tauchidin resmi dilantik sebagai Anggota DPRD Kota Tegal, Jumat (28/10). Adapun Anggota DPRD Kota Tegal yang di-PAW adalah Rachmat Rahardjo dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena yang bersangkutan meninggal dunia, pada 11 Agustus 2022 lalu.

Prosesi pelantikan dihadiri Walikota Tegal Dedy Yon Supriyono dan segenap unsur pimpinan Forkompinda Kota Tegal, dan dipimpin Ketua DPRD Kota Tegal Kusnendro dalam Rapat Paripurna Istimewa Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Tegal, (28/10).

Ketua DPRD Kota Tegal Kusnendro mengatakan pelantikan ini sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 170/113 tahun 2022 tentang peresmian pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tegal masa jabatan 2019-2024. SK tersebut ditandatangani Gubernur pada 14 Oktober 2022.

Pengucapan sumpah janji Tauchidin sebagai Anggota DPRD Kota Tegal ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Tegal Kusnendro. Atas dilantiknya Tauchidin dengan demikian kuota Anggota DPRD Kota Tegal menjadi genap 30 anggota.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tegal Amiruddin, Lc menyampaikan ucapan terima Kasih atas dukungan pimpinan dan semua Anggota DPRD sehingga pelantikan bisa berjalan dengan baik dan lancar. “Semoga dengan kembali terpenuhinya Anggota DPRD Kota Tegal menjadi 30 orang, aspirasi masyarakat lebih maksimal tersalurkan dan kinerja DPRD lebih baik lagi.

Amiruddin juga berharap kepada Tauchidin agar pasca dilantik bisa langsung menyesuaikan diri dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai anggota DPRD Kota Tegal.

Bayu Arie Sasongko memiliki harapan yang sama, dengan dilantiknya Tauchidin semoga bisa memperkuat Fraksi PKS dalam memberikan pelayanan.

Sementara itu Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kota Tegal Zaenal mengatakan agar Tauchidin bisa terus melanjutkan Perjuangan yang sudah dilakukan oleh almarhum ustadz Rachmat Rahardjo.

“Kami mohon doa terbaik di hari baik ini. Semoga setelah dilantik, amanah, istiqomah, dan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat” ungkap Tauchidin usai dilantik.

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No 170/113 tahun 2022 tentang peresmian pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Tegal 2019-2024 telah terbit. SK tersebut ditandatangani Gubernur pada 14 Oktober 2022.

Dalam SK tersebut dijelaskan Anggota DPRD Kota Tegal yang diberhentikan adalah Rachmat Rahardjo dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera karena yang bersangkutan meninggal dunia. Sedangkan penggantinya adalah Tauchidin.

Menurut rencana, pelantikan Anggota DPRD PAW akan dilangsungkan pada 28 Oktober 2022. Siapakah sosok Tauchidin yang bakal menggantikan almarhum Rachmat Rahardjo sebagai Anggota DPRD Kota Tegal di Dapil Tegal Barat?

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tegal Amiruddin, Lc memberikan sinyal bahwa pengganti sesuai regulasi adalah peraih suara terbanyak kedua dalam Pemilu Legislatif tahun 2019 lalu. “Yang jelas, beliau bukan hanya kader PKS, tetapi juga pengurus DPD,” kata Amiruddin.

Tauchidin adalah Ketua Bidang Kaderisasi DPD PKS Kota Tegal. Ia sosok yang juga dekat dengan Pak Rachmat, teman seperjuangan di PKS, bahkan merupakan binaan kelompok pengajian almarhum Rachmat Rahardjo. “Beliau bukan orang baru di PKS. Pak Tauchidin sudah bergabung sejak partai masih bernama Partai Keadilan,” kata Amiruddin.

Tauchidin lahir di Tegal, pada 20 November 1968. Ia tinggal di Jl. Nanas Gg 23 RT 2 RW VII Kraton, Kecamatan Tegal Barat. Aktivitas keseharian Tauchidin adalah guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di salah satu SMP swasta di Kota Tegal.

Tauchidin tercatat 3 kali mengikuti kontestasi Pemilihan Legislatif. Mulai dari Pemilu legislatif 2009, 2014, dan 2019 di Daerah Pemilihan Tegal Barat. Selama tiga kali pemilihan legislatif, Tauchidin selalu meraih peringkat kedua perolehan suara jika dibandingkan dengan caleg lain dari PKS.

“Secara aturan, beliau memenuhi syarat untuk menjadi anggota dewan menggantikan Pak Rachmat yang meninggal dunia pada 11 Agustus lalu,” ungkap Lis Herawati, dari tim KPUD Kota Tegal.

Saat ditanya apa kesan beliau terhadap sosok almarhum Rachmat Rahardjo, Tauchidin menyampaikan Pak Rachmat merupakan orang yang bisa diambil teladan di semua bidang. “Dalam ibadahnya, juga dalam hal membantu sesama. Semoga bisa bisa amanah dan istikomah melanjutkan perjuangan yang telah beliau rintis selama ini,” ungkapnya.

Fakta menarik dari sosok Tauchidin, ternyata Pak Rachmat merupakan guru ngaji di kelompok pengajiannya. “Pak Rachmat itu pembimbing saya di UPA Unit Pembinaan Anggota,”pengakuannya.()

Sedikitnya ada 14 titik lokasi yang direncanakan Pemkot Tegal untuk penempatan PKL. Lokasi tersebut menampung 876 PKL dan tersebar di semua kecamatan, yakni CMJT, Eks Bina Marga, Pokanjari, Jl. Ahmad Dahlan, Jl. Melati (samping SMP 14 Tegal), Gor Wisanggeni, PPIB, Pasar Ireng, Kraton, Eks SDN Tegalsari 11, RSUD Kardinah, Sekitar Lapangan Tegal Selatan, dan Islamic Center.

Menurut Wakil Ketua Pansus I Zaenal Nurrohman, lokasi penempatan PKL akan ditentukan tim yang beranggotakan lintas perangkat daerah. Mereka akan melaporkan pertanggungjawabannya kepada walikota.Prosesya harus melalui kajian, baik dari aspek ekonomi maupun aspek lainnya. “Saat in ibaru ada gambaran saja, belum ada kajian,” kata Zaenal.

Zaenal menyampaikan rancangan Perwal penataan dan pemberdayaan PKL yang disampaikan Pemkot akan dicermati Pansus I untuk disandingkan dengan Raperda Penataan dan Pemberdayaan PKL agar selaras. Fleksibilitas Perwal diperlukan agar dapat diperbaharui sesuai perkembangan dengan landasan kajian yang dilakukan.

Selain penetapan lokasi PKL, Raperda Penataan dan Pemberdayaan PKL akan mengatur pendataan, pendaftaran, Perencanaan ruang lokasi, pemindahan, dan penghapusan lokasi PKL. “Perda ini mestinya menjadi solusi bagi kesejahteraan PKL dan bagian dari pertumbuhan ekonomi bukan sebaliknya jadi sumber masalah perkotaan, sehingga para PKL harus mendapatkan akses menuju keberhasilan secara ekonomis tanpa harus menimblkan masalah penataan fisik kota dan masalah lingkungan,” ungkapnya.

Zaenal menambahkan jika PKL makmur, kota akan maju. PKL yang tertata rapi juga akan dinikmati masyarakat luas. Ia berharap Raperda PKL bisa menjadi angina segar ntuk PK agar mendapatkan perlindungan dengan tanggungjawab pemerintah.[]

Forum Komunikasi Penjaga Sekolah Sekolah Dasar (FKPSD) Kota Tegal saat ini tengah berjuang agar masuk dalam pendataan non ASN oleh Pemerintah Kota Tegal, sebagai imbas akan dihapusnya honorer pada tahun 2023. Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan menyampaikan aspirasinya melalui jalur legislatif.

Dalam edaran yang dikeluarkan MenPAN RB terkait pendataan Non ASN di lingkungan instansi pemerintah, penjaga SD tidak termasuk dalam kategori pendataan.  Padahal di beberapa daerah, pendataan penjaga SD juga bisa diinput. Tetapi untuk Kota Tegal masih ada kendala. “Di beberapa daerah penjaga sekolah bisa masuk pendataan. Kami berharap di Kota Tegal pun bisa demikian,” ungkap Toni. Ia menjelaskan saat ini ada 102 tenaga honorer formasi penjaga sekolah di lingkungan SD Negeri di Kota Tegal.

Oleh karenanya FKPSD Kota Tegal memperjuangan agar bisa masuk dalam pendataan. “Sudah ada di daerah lain seperti di Kabupaten Rembang, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Banyumas., penjaga sekolah masuk pendataan, Tetapi kenapa Kota Tegal belum bisa?” jelas Toni Setiawan, selaku perwakilan KPSSD Kota Tegal saat berkunjung ke F-PKS DPRD Kota Tegal.

Ia berharap dari legislatif bisa turut mengawal dan menyampaikan aspirasi mereka ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Pemerintah Kota Tegal.

Ketua F-PKS DPRD Kota Tegal Amiruddin, Lc mengatakan akan menindaklanjuti aspirasi para penjaga sekolah. Bahkan dalam pertemuan tersebut, Amiruddin sempat menelepon pihak BKPD Kota Tegal untuk menyampaikan aspirasi para penjaga sekolah yang tergabung dalam FKPSD Kota Tegal. Formalnya nanti bisa kami fasilitasi di Komisi I DPRD Kota Tegal untuk menindaklanjuti.

Selain terkait pendataaan Non ASN, mereka juga menyampaikan agar ada peningkatan kesejahteraan.”Minimal untuk pemberian honor tidak diberikan berdasarkan pada hari kerja. Sebagai penjaga sekolah, bisa dibilang kami tidak mengenal tanggal merah,” ungkapnya.[]

Anggota DPRD Kota Tegal dari Fraksi PKS Zaenal Nurrohman berikan motivasi generasi muda untuk menjadi pelaku ekonomi kreatif. Hal ini disampaikan Zaenal dalam kegiatan pelatihan Usaha Baru dan Kreatif dan Modern yang diselenggarakan pada 30 September – 2 Oktober di Premier Hotel Tegal.

Kegiatan ini terselenggara atas pokok pikiran Anggota DPRD Kota Tegal sebagai bentuk kepedulian membina generasi muda untuk menjadi pelaku ekonomi kreatif. Kegiatan ini difasilitasi Pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Tegal. Acara yang bertajuk Milenial Content Training diisi dengan kegiatan pelatihan content creator yang menghadirkan tim jatengkita.id sebagai narasumber. Acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala Disporapar Irkar Yuswan Apendi.

Zaenal mengatakan anak muda berpeluang besar untuk menjadi pelaku ekonomi kreatif. Sebab kreativitas ini biasanya menjadi DNA anak-anak muda. “Kreativitas ini perlu terus dikembangkan agar bisa memberikan kebermanfaatan bagi orang banyak,” ungkap Zaenal.

Hanif Murtadho mengatakan kegiatan ini diikuti oleh peserta maksimal usia 25 tahun. “Animo pendaftar kegiatan seperti ini terbilang tinggi. Begitu pendaftaran dibuka sudah masuk sekitar 50 pendaftar. Tapi kami seleksi lagi dari jumlah peserta, agar kegiatan ini benar-benar tepat sasaran. Yang jelas usia di atas 25, tidak kami loloskan,” ungkapnya.

Selama tiga hari peserta mendapatkan materi seputar fotografi, videografi, dan content writer.  Peserta juga diberikan kesempatan untuk mempraktikkan materi yang telah didapatkan dengan hunting foto dan video di beberapa tempat yang menjadi ikon Kota Tegal. Di hari ketiga dilakukan evaluasi dari hasil konten yang telah mereka produksi.[]

Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia mulai mendapatkan penerimaan yang positif di Kota Tegal. Hal ini terlihat pada ajang perlombaan layang-layang pada 1-2 Oktober 2022 di Lapangan Kelurahan Debong Tengah. Tidak tanggung-tanggung kegiatan lomba ini diikuti oleh 256 peserta yang berasal dari berbagai daerah. Kegiatan ini menjadi daya tarik karena memperebutkan Piala Walikota.

Hadir pada kesempatan tersebut Walikota Tegal Dedy Yon Supriyono, Ketua Kormi Tegal Anton Prabowo, Anggota DPRD Kota Tegal dari Fraksi PKS Bayu Arie Sasongko yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Kormi Tegal, Kepala Disporapar Kota Tegal Irkar Yuswan Apendi.

Ketua Kormi Kota Tegal Anton Prabowo mengatakan kegiatan lomba ini mendapat animo masyarakat yang sangat baik. “Begitu pendaftaran dibuka, ada kurang lebih 400 peserta yang daftar. Tetapi karena pertimbangan teknis pelaksanaan lomba, panitia hanya memfasilitasi peserta yang ikut hanya 256 peserta. Adapun peserta terjauh dari Bali,” katanya.

Sementar itu Anggota DPRD Kota Tegal dari Fraksi PKS Bayu Arie Sasongko mengatakan kegiatan lomba ini sebagai upaya melestarikan layang-layang agar tidak punah. “Ketika layang-layang ini dijadikan sebagai salah satu olahraga rekreasi, ternyata memiliki daya tarik, bukan hanya anak-anak, tetapi juga orang dewasa,” katanya.

Wakil Ketua Kormi Kota Tegal ini menjelaskan saat ini layang-layang masuk dalam daftar olahraga rekreasi dibawah naungan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Beberaoa cabang olahraga rekreasi lainya diantara adalah gobak sodor, egrang, ketapel, bumerang, pancing & panahan tradisional, selain yoga, senam sehat, air soft gun, sepeda gunung, sepeda BMX, dansa, skateboard, dll.

Bayu menyampaikan apresiasi kepada Walikota Tegal yang telah memberikan dukungan kepada Formi. Ia menjelaskan perjuangan untuk membentuk kepengurusan KORMI Kota Tegal itu bukan hal mudah. Tetapi karena ada kesamaan niat untuk melestarikan permainan tradisional, akhirnya kepengurusan berhasil dibentuk dan resmi dilantik pada tahun 2020 lalu. Saat ini semakin mendapat perhatian khusus dari Walikota Tegal Dedy Yon Supriyono. Hal ini bisa dilihat dengan diberikannya dana anggaran dari APBD untuk pembinaan beberapa cabang olahraga di bawah KORMI Kota Tegal.

 

“Ketika perhatian Pemerintah Kota Tegal terhadap olahraga rekreasi ini bagus, maka di situ ada peluang untuk mengangkat nama baik Kota Tegal di pentas nasional,” kata Bayu. Ia  menjelaskan, selain punya tujuan melestarikan budaya nasional, di Kormi juga ada kejuaraan tiap cabang olahraga dalam event Pekan Olahraga Kormi baik di level daerah maupun nasional.

“Jika kegiatan-kegiatan cabang olahraga rekreasi ini sering diselenggarakan di Kota Tegal, bisa berpotensi dapat menarik pengunjung ke Kota Tegal. Saya berharap tidak hanya cabor layang layang, cabang olahraga lain pun juga bisa dibuatkan kegiatan serupa di Kota Tegal. Hal ini tentunya akan berimbas positif pada Pendapatan Asli Daerah dan geliat ekonomi masyarakat dan UMKM,” jelas Bayu.

Senada dengan Bayu, Walikota Tegal juga mengatakan perlombaan layang-layang bisa dilakukan secara berkala. “Saya rasa lomba layang-layang perlu terus dilaksanakan secara berkala. Bahkan akan semakin baik lagi jika nantinya bukan hanya lomba layangan sangkutan, melainkan juga ada festival layang-layang,” tutur Dedy Yon.

Walikota sendiri mengaku memiliki kenangan bermain layangan. “Harga layangan memang tidak seberapa. Tetapi ada keseruan sendiri saat berlari mengejar layangan, apalagi sampai dapat, Jadi yang diperebutkan itu sebenarnya bukan layang-layangan, tetapi keseruan permainannya yang mengajarkan sportivitas,” katanya.

 

 

Penggalian jaringan fiber optikyang dilakkan prodiveder penyedia jasa internet menjadi salah satu sorotan Fraksi PKS DPRD Kota Tegal. F-PKS menyoroti karena pekerjaan tersebut mengenai sauran air dan akses rumah warga, Selain itu, setelah pekerjaan selesai, penyedia jasa tidak mengembalikan pada kondisi seperti semula.

Banyak aduan dari masyarakat kepada kami, saat ini banyak sekali penggalian untuk jaringan fiber optic dan pemasangan tiang tiang baru untuk jaringan internet dari provider penyedia jasa internet. “Jalan-jalan yang telah bagus dibangun harus digali baik itu sejajar maupun melintang jalan, tidak jarang juga mengenai saluran air dan akses masuk rumah masyarakat,” ucap Amiruddin saat pembacaan pemandangan umum.

Ia menambagkan tentang pekerjaan yang telah selesai dilakukan namun tidak dilakukan perbaikan kondisi jalan pada kondisi semula, dan terkesan dilakukan pembiaran dan pengurukan seadanya. Begitu juga dalam pemasangan tiang tiang jaringan baru, banyak yang dilakukan secara asal saja, tidak mempertimbangkan estetika dan kepentingan masyarakat, terjadi banyak benturan dengan masyarakat, membuat kabel kabel semakin semrawut dan mengganggu kenyamanan masyarakat.

Menanggapi hal itu Walikota Tegal menjelaskan bahwa mekanisme pemasangan jaringan ersebut diawali tahapan permohonan dari provider. Organisasi Perangkat Daerah terkait menerbitkan rekomendasi teknis tentang pemasangan jaringan fiber optic sesuai dengan lokasi setelah dilakukan pembahasan oleh tim.

Dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengwasan agar sesuai kaidah teknis yang telah ditetapkan. “Ke depan pemkot Tegal akan mengevaluasi pelaksanaan pemasangan jaringan fiber optic yang ada di wilayah Kota Tegal,” ungkap Walikota Tegal.

Persoalan kesehatan menjadi sorotan banyak warga terutama dari kalangan warga tidak mampu yang belum tercover BPJS. Hal ini terungkap dalam kegiatan reses Anggota DPRD Kota Tegal Zaenal Nurrohman yang dilaksanakan pada Selasa, 9 Agustus lalu di Jl. H. Sriyono 16 Sumurpanggang, Kecamatan Margadana.

Samsuri, Sekretaris RW 10 Kelurahan Smurpanggang mengatakan banyak warga tak mampu yang minta diadvokasi pembuatan BPJS yang dibiayai APBD. Ia mengisahkan ada warganya yang sudah mengajukan untuk pembuatan BPJS KIS APBD sejak 2021 tetapi sampai sekarang tidak kunjung jadi. Padahal kondisinya sudah sangat membutuhkan, sebab setiap kali berobat dia harus mengeluarkan biaya sekitar 500ribu. “Ini sangat memberatkan. Kasihan,” katanya.

Menanggapi masih belum jadinya KIS PBI (Penerima Bantuan Iuran) APBD menurut Zaenal masih bisa dimaklumi mengingat anggaran UHC untuk ubahan 2022 hanya bisa mengcover 62,940. Sedangkan jumlah pendaftar KIS APBD sudah lebih dari 62,940. Jadi usulan-usulan yang masuk saat ini masih kita tampung. Semoga ada kebijakan sehingga yang daftar bisa diusulkan semua. “Jika UHC, sakit masuk RS, BPJS buat lngsung aktif. Tapi kelas 3. Doakan support biar terwujud. Proses kita kawal terus di Dinkes,” jelas Zaenal.

Di Gedung Lor, Zaenal menjelaskan bahwa pihaknya sedang berupaya, agar tambahan Pemerintah Kota Tegal menganggarakan 33 milyar agar Kota Tegal menyandang predikat Jaminan kesehatan semesta atau Universal Coverage Health (UHC). “Kalau memang Pemkot serius menangani masalah kesehatan warganya, Pemkot harus mau gelontorkan dana 36 milyar, 2023 kami kawal disahkan,” ungkapnya.

Zaenal menambahkan jika Kota Tegal sudah UHC, maka semua masyarakat terjamin kesehatan. Berobat cukup hanya dengan menunjukkan KTP. “Jika ada yang belum keluar saat pengajuan KIS APBD 2020-2021, ulangi daftarnya biar kami kawal,” jelas Zaenal. Kondisi saat ini bulan Agustus UHC Kota Tegal baru sampai di angka 91,40% dari jumlah penduduk 288,145 jiwa. Dan untuk bisa sampai UHC, setidaknya pencapaian UHC 95% dari jumlah penduduk.