Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mengumumkan seluurh tenaga honorer atau non ASN akan dihapus mulai 28 November 2023. Menyikapi itu, Pemerintah Kota Tegal harys memperhatikan nasib ribuan tenaga honorer yang terancam dirumahkan.
Keresahan itu sempat diutarakan salah satu peserta reses Anggota DPRD Kota TEgal dari Fraksi PKS H. Amiruddin, Lc. “Perlu dicarikan langkah-langkah terbaik untuk dicarikan solusinya,” katanya.
Sebagai informasi, kebijakan penghapusan tenaga honorer menurut Kemenpan RB merupakan bagian dari langkah strategis untuk membangu SDM professional dan sejahtera serta memperjelas aturan dalam rekrutmen. Tidak jelasnya sistem rekrutmen tenaga honorer berdampak pada pengupahan yang kerap kali dibawah UMR.
Selain mengenai honorer, Amiruddin juga menyampaikan betapa pentingnya perluasan lapangan pekerjaan untuk mengurangiangka pengangguran di Kota Tegal serta penangangan banjir rob yang sering terjadi di Kelurahan Mintaragen, Panggung, dan sekitarnya. Menurut Amiruddin, harus ada tindakan antisipastif yang tepat dan cepat oleh Pemkot.

“Dalam kondisi rob yang disertai hujan, air masuk rumah ketinggiannya bisa l ebih dari 50 cm,” jelas Amiruddin. Selain itu Amiruddin minta dilakukan perbaikan saluran di Jalan Mawar karena saluran yang ada sudah rusak dan tidak berfungsu dengan baik. :Kami siap meneruskan dan memperjuangan aspirasi tersebut dan mengharapkan agar masyrakat kota Tegal ikut berpartisipasi aktif dalam membenahi pembangunan di Kota Tegal,” pungkasnya.





Bayu juga menambahkan bahwa saat ini DPRD dan Pemerintah Kota Tegal sepakat akan menganggarkan tahun 2023 berupa pengadaan 2 unit dumpitruck, satu unit mobil pick up, dan anggaran untuk 30 tenaga ulu-ulu yang akan bertugas secara fulltime melakukan pembersihkan sumbatan sampah di aliran sungai drainase Kota Tegal. “Upaya ini diharapkan data mengurangi dampak banjir dan mempercepat waktu surut,” jelas Bayu.

al Nurrohman mengatakan ide mendasar program ini adalah bagaimana agar para peserta setelah mengikuti pelatihan menjahit bisa siap memasuki dunia kerja di bidang garmen. Pihaknya bekerjasama dengan dunia industry, salah satunya adalah PT Dongcai Garment Indonesia. “Setelah dilatih selama 10 hari, semua peserta hari ini disalurkan untuk bekerja,” katanya.

Sementara itu, Anggota F-PKS yang lain, Rachmat Rahardjo turut memberikan tanggapan mengenai balap liar. Ia mengatakan sesuatu yang tidak pada tempatnya jelas berpotensi menganggu ketertiban masyarakat. Jl, AR. Hakim Tegal adalah jalan utama, bukan jalan yang disediakan arena balapan, jelas menganggu kenyamanan masyarakat.
Fraksi PKS DPRD Kota Tegal berkolaborasi dengan DPD PKS Kota Tegal menyelenggarakan pelatihan relawan advokasi pada Ahad, 12 Juni 2022. Kegiatan ini diikuti oleh 4 utusan DPC dan 2 utusan dari Aleg PKS, dengan total 24 peserta. Selain bertujuan untuk mempersiapkan relawan, kegiatan ini juga sekaligus sebagai sarana mengokohkan DNA PKS sebagai partai pelayan rakyat.
Ia berharap melalui kegiatan pembekalan kerelawanan ini akan lahir relawan-relawan yang memiliki integritas dan jiwa sosial tinggi, siap mendampingi masyarakat baik secara fisik maupun secara akses, dan bisa menjembatani komunikasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang bershinggungan langsung dengan masyarakat.