Kabar Dewan

Tim Pokja I  pembahasan LKPJ Walikota Tegal tahun 2021, melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Dua agenda kunci jadi fokus bahasan. Pertama terkait pendirian SMA Negeri di Kecamatan Tegal Selatan, dan kedua terkait pengelolaan SLB Tegal yang kewenangannya sudah diserahkan kepada Provinsi.

“Aspirasi pendirian SMA Negeri di Kecamatan Tegal Selatan ditindaklanjuti oleh Kelompok Kerja I,” kata Rachmat Rahardho, SE.M.Pd melalui pesan tertulis kepada media ini di sela-sela kunjungan ke Dindikbud Provinsi Jawa Tengah, (19/4).

Ia menjelaskan bahwa saat ini ada 5 SMA Negeri di Kota Tegal dengan rincian SMA 1 Tegal, SMA 3 Tegal dan SMA 4 Tegal di Kecamatan Tegal Timur, SMA 2 Tegal di Tegal Barat, dan  SMA 5 Tegal di Margadana. “Dari jumlah SMA yang ada di Kota Tegal, tidak ada satu pun SMA yang berlokasi di Kecamatan Tegal Selatan,”  katanya.

Sekretaris  Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pak Suyanta, SPd, MP menjelaskan tahapan pengajuan pendirian SMA Negeri di Kota Tegal sudah sempat dibahas. Ia bahkan meminta agar pemerintah Kota Tegal segera melakukan pengajuan sekaligus menyiapkan naskah pemindahtanganan aset tanah yang akan digunakan untuk lokasi pembangunan sekolah tersebut.

Atas penjelasan tersebut, Rachmat mendorong agar Pemerintah Kota segera menindaklanjuti langkah-langkah administrasi agar realisasi pendirian SMA Negeri di Kecamatan Tegal selatan bisa segera diwujudkan.[]

Sepanjang tahun 2021, angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tegal masih tergolong rendah. Data yang disebutkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Tegal menunjukkan, ada 5.162 anak yang terdaftar di PAUD dari jumlah anak usia dini secara keseluruhan yang mencapai angka 9.479 anak.

Anggota Komisi I DPRD Kota Tegal Rachmat Rahardjo menilai hal tersebut disebabkan orangtua menunda menyekolahkan anak-anaknya dengan alasan mengantisipasi penularan Covid-19. Bahkan saat pandemi ada juga  orangtua yang memilih mencutikan anak-anaknya dari sekolah yang sudah diikutinya.

Kondisi demikian biasanya terjadi di daerah yang menerapkan protokal kesehatan yang ketat, dan tingkat kewaspadaan orangtua cenderung lebih kuat di wilayah perkotaan. Sehingga mereka bersikap protektif kepada anak-anaknya. Ini dapat berbanding terbalik di daerah yang menerapkan protokol kesehatan longgar. Boleh jadi pencapaian Angka Partisipasi Murni tinggi.

Menurut politisi PKS ini, rendahnya APM PAUD berdampak terhadap keberlangsungan lembaga PAUD. “Pengelola mengalami kesulitan keuangan sebab jumlah siswa menurun jauh. Agar tetap bertahan, langkah antisipasi yang terpaksa dilakukan adalah memangkas biaya sumber daya manusia maupun biaya operasional lainnya,” katanya seperti dilansir Radar (18/4).

Rachmat menambahkan, angka partisipasi murni menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika AKM tercapai 100 persen, berarti seluruh anak usa sekolah dapat bersekola tepat waktu. Kegunaannya untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.[]

Sejumlah skenario rekayasa lalu lintas tengah dipersiapkan menjelang arus mudik lebaran 2022. Anggota Komisi III DPRD Kota Tegal Bayu Arie Sasongko memminta kebijakan rekayasa lalu lintas di Kota Tegal dilakukan secara cermat. Terutama untuk penutupan akses ruas jalan perkotaan.

“Rekayasa lalu lintas jelang lebaran harus cermat. Janga nsampai berpatokan rutinitas dan tidak mempertimbangkan eksisting arus lalu lintas. Akhir-akhir ini dengan adanya jalan tol dan Jalingkut, pergerakan lalu lintas di Kota Tegal kondisinya tidak seperti dulu lagi,” kata ,” kata seperti dilansir Radar (13/4).

Bayu mengatakan, apabila rekayasa lalu lintas yang diterapkan mengacu pada kebiasaan rute tahun lalu, berpotensi jadi beban masyarakat. Selain itu, dikhawatirkan membunuh usaha mikro kecil menengah yang berada di rute tersebut. Padahal saat ini pemerintah sedang berfokus untuk memulihkan perekonomian paska dihantam pandemi.

Menurut politisi PKS ini, lebaran merupakan momentum bagi pelaku usaha untuk meningkatkan pendapatan. “UMKM sedang bersaua bangkit dari keterpurukan di masa pandemic. Lebaran momen yang ditunggu untuk menambah pendapatan.  Tidak hanya pemilik usaha, namun juga tenaga kera di industry tersebut,” tutur Bayu.

Plt Kepala DinasPerhubungan Kota Tegal Sugiyanto menjelaskan, skenario manajemen rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan pada masa mudik lebaran 2022  akan mengacu panduan dari pemerintah pusat. Biasanya ada rapat koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Polri. Namun mengenai penutupan gang-gang, tahun ini sepertinya tidak,” ujar Sugiyanto.

Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir mendapat sorotan Komisi III DPRD Kota Tegal. Pada 2021, realisasi PAD dari sektor parkir 72 persen atau senilai 1,44 milyar dari target 2 miliar. Penyebab tidak tercapainya target PAD parkir diantaranya tidak dapat dipungutnya obyek parkir utama seperti di Jalan Pancasila, Kawasan Alun-alun Tegal. Hal ini dapat dimaklumi mengingat dua kawasan itu tengah direvitalisasi dan telah dipasang rambu dilarang parkir.

Penyataan itu terlontar dari Anggota Komisi III DPRD Kota Tegal Bayu Arie Sasongko saat rapat dengan Dinas Perhubungan Kota Tegal pada 7 April 2022. Atas kejadian ini, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tegal diminta lebih serius menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir. Sejauh ini, kata Bayu, banyak obyek PAD dari sektor tersebut tidak terpungut, padahal realitanya di titik itu dilakukan pemungutan parkir oleh petugas yang mengenakan rompi dengan identitas petugas parkir.

“Kenyataannya saat dikonfirmasi langsung titik tersebut belum masuk pendapatan obyek  parkir di Dishub. Artinya potensi parkir ada, tetapi tidak bisa diserap sebagai tambahan PAD. Dalam rangka penertiban, kami minta Dishub menggali potensi penambahan PAD,” kata politisi PKS ini.

Selain itu, tidak dapat dipungutnya parkir di Jl. Ahmad Yani sering ditatanya jalan tersebut untuk diadikan sebagai kawasan pejalan kaki atau Malioboronya Tegal yang penyelesaiannya mengalami keterlambatan. Bayu berharap potensi PAD parkir dapat dioptimalkan  untuk mendongkrak PAD dan  mampu memenuhi target yang diusung pada tahun 2022.[]

Komisi I DPRD Kota Tegal mempertanyakan kejelasan status lebe atau modin di Kota Tegal. Meski bertugas di keluraan dan keberadannya sangat dibutuhkan, status lebe masih belum jelas kedudukannya di bawah Pemerintah Kota Tegal atau Kementerian Agama Kota Tegal.

“Ini mengherankan. Kehadiran lebe sangat dibutuhkan, tetapi tidak ada kedudukan yang jelas,” ungkap Rachmat Rahardjo sebagimana dilansir Radar Tegal (7/4). Hal ini Rachmat sampaikan saat mengikuti Rapat Kerja Kelompok I dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Tegal di Ruang Rapat Komisi I yang digelar Senin, 4 April 2022 lalu.

Rachmat sempat menerima aspirasi dari peguyuban lebe mengenai ketidakjelasan status mereka. Peran lebe yang jelas dan dibutuhkan, tidak selayaknya hanya mendapatkan imbalan dari warga. Karena itu mendorong Komisi I mengundang Kemenag Kota Tegal untuk mencari titik temu. Sehingga, status lebe mendapatkan kejelasan di bawah Kemenag atau Pemkot.

Plt, Kepala BKPPD Ilhma Prasetyo menyampaikan tidak memiliki kapasitas untuk menjawab kedudukan lebe. Namun berdasarkan pengalamannya sebagai Camat Tegal Barat, Pemerintah Kelurahan tidak mengeluarkan Surat Keputusan untuk penugasan lebe.

Anggota DPRD dari Fraksi PKS Kota Tegal Rachmat Rahardjo melakukan kunjungan lapangan mandiri proses pengerjaan program RTLH (Rumah Tidak Layak Huni). Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah rumah Pak Tarmuji di Jl. Brigjen Katamso, Gang Peganjaran, Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat.

Kedatangan Rachmat meninjau langsung untuk memastikan bahwa penerima program bantuan RTLH ini tepat sasaran sekaligus ikut memonitor langsung proses perbaikan. “Harapanya program RTLH ini bisa seperti namanya, agar rumah tidak layak huni ini bisa menjadi rumah layak huni,” ungkapnya.

Rachmat menyampaikan, bahwa salah satu penerima program RTLH diantaranya adalah calon penerima manfaat itu secara administratif terdaftar dalam DTKS, status kepemilikan rumah jelas, dan kondisi rumah tidak layak seperti atap lantai dinding yang tidak memenuhi standard kesehatan. “Misalnya atap rumah bocor, usuk masih pakai bambu, tembok sudah mulai pada runtuh, ventilasi juga kurang memenuhi standard,” jelasnya.

Saat dikunjungi Rachmat, Tarmuji menyampaikan bahwa dirinya merasa terbantu karena menjadi salah satu penerima program RTLH. Ia bersyukur bisa tersaring sebagai nama penerima yang namanya masuk dalam daftar pokir penerima program RTLH tahun 2022 yang diajukan tahun lalu atas usulan Anggota DPRD dari PKS.

Saat ditanya bagaimana dengan kualitas bahan dan pengerjaan bangunan, ia mengaku puas. Katanya  bahan material berkualitas, pengerjaan juga tepat waktu, tukang juga bekerja professional. “Proses perbaikan berlangsung 9 hari, dan kini rumah sudah layak ditempati,” kata Tarmuji.[]