Kabar Dewan

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal Hj. Erni Ratnani, SE, MM mendesak Pemerintah Kota Tegal untuk segera memberikan perhatian khusus dan menetapkan perbaikan SDN Panggung 5, Kecamatan Tegal Timur, sebagai prioritas utama. Sekolah yang juga berfungsi sebagai SD Inklusi ini menghadapi kondisi darurat infrastruktur setelah tiga ruang kelasnya dirobohkan karena rusak parah dan dikhawatirkan membahayakan keselamatan anak-anak.

Erni Ratnani yang hadir dalam kunjungan lapangan (Kunlap) ke lokasi, mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi yang dialami siswa. Saat ini, proses belajar mengajar harus dilakukan di ruangan seadanya.

“Kami melihat langsung, ada tiga ruang kelas yang rusak parah sehingga terpaksa dirobohkan. Akibatnya, siswa harus menempati ruang-ruang yang ada dan dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar. Meskipun harus lesehan dan menggunakan meja lipat, semangat belajar mereka tetap tinggi,” jelas Erni.

Erni menekankan bahwa perhatian khusus Pemkot Tegal sangat diperlukan agar anak-anak, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu—yang merupakan mayoritas di sekolah tersebut—dapat memperoleh tempat belajar yang lebih representatif dan layak.

Menurut penjelasan Erni, sekolah tersebut sebenarnya sempat diusulkan untuk direhabilitasi. Namun, usulan tersebut terhambat akibat rasionalisasi anggaran. “Berkurangnya Transfer Keuangan Daerah (TKD) membuat semua pos anggaran terkena rasionalisasi. Bahkan, usulan perbaikan untuk anggaran 2026 juga sudah kecoret (tidak termasuk), yang berarti perbaikan harus menunggu hingga dua tahun ke depan,” tambahnya.

Sebagai solusi jangka pendek, Komisi I sempat menawarkan opsi sewa tempat untuk menjamin proses pembelajaran tetap berjalan optimal. Pihak Komisi I juga membuka kemungkinan solusi tersebut dapat dialokasikan melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.

Selain itu, Komisi I DPRD Kota Tegal berencana mengambil langkah strategis dengan mengkomunikasikan masalah ini kepada mitra kerja di tingkat pusat. “Kami akan coba komunikasikan kondisi SDN Panggung 5 ini ke Komisi X DPR RI (Bidang Pendidikan) agar segera mendapat tindakan dan bantuan yang cepat dari pemerintah pusat,” tutup Erni, berharap agar kendala birokrasi dan anggaran tidak lagi menghalangi hak anak untuk mendapatkan pendidikan di fasilitas yang aman dan layak.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tegal untuk segera mengatasi berbagai kendala teknis dan sumber daya manusia (SDM) agar mesin pengolah sampah di sejumlah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dapat beroperasi secara optimal.

Desakan ini muncul setelah Komisi III menemukan sejumlah persoalan saat melakukan kunjungan lapangan (Kunlap) di TPST Slerok, Tegal Timur, dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bokongsemar.

Komisi III memberikan apresiasi atas upaya DLH melengkapi fasilitas di beberapa TPST. Namun, Anggota Komisi III DPRD Kota Tegal, H. Abdul Ghoni, S.E., menekankan bahwa keberadaan mesin saja tidak cukup tanpa fungsi yang maksimal.

“Kami mengapresiasi langkah DLH yang sudah melengkapi beberapa TPST dengan mesin pengolah maupun pemilah sampah. Hanya saja, saat kunjungan ke TPST Slerok, kami temukan bahwa mesinnya belum berfungsi optimal,” ujar Ghoni, Rabu (2/12). “Masih ada kendala yang harus segera diselesaikan, baik dari sisi operatornya maupun kondisi mesinnya itu sendiri.”

Ghoni menyebutkan bahwa percepatan optimalisasi ini sangat penting dan mendesak untuk menyelesaikan masalah sampah di hulu. Kota Tegal saat ini memproduksi sampah harian sebanyak 197 ton. Dengan berfungsinya seluruh TPST, target utama adalah mengurangi secara drastis volume sampah yang masuk ke TPA Bokongsemar.

“Harapan kami, yang nanti masuk ke TPA hanya sekitar 100 ton, dan sisanya yang 97 ton bisa selesai di masing-masing TPST. Ini adalah target yang realistis jika semua fasilitas berjalan baik,” tegasnya.

“Jika semua TPST berjalan baik, maka separuh sampah bisa selesai di situ. Oleh karena itu, kami meminta agar DLH segera melengkapi semua TPST sesuai standar dan memastikan SDM yang mengoperasikan mesin benar-benar kompeten,” tutup Ghoni. Komisi III mendesak agar penataan dan perbaikan kendala di TPST Slerok maupun TPA Bokongsemar segera diselesaikan oleh DLH.[]

Anggota DPRD Kota Tegal dari Fraksi PKS Mochamad Ali Mashuri S.A.P melakukan kunjungan lapangan ke Lapas Kelas IIB Tegal. Kunjungan ini mendasari laporan warga jika kondisi lapas yang memperhatikan karena dihantam rob dan masalah sanitasi kritis.

Saat ini, Lapas Tegal dihuni sekitar 270 narapidana yang menempati 35 kamar yang secara rutin tergenang air pasang. Keresahan terbesar bukan hanya pada genangan air rob, tetapi juga kondisi sanitasi yang memprihatinkan.

Menurut Eka Feri Widianto, salah satu petugas Lapas, mengatakan lokasi lapas yang berdekatan dengan instalasi pembuangan akhir atau septic tank membuat genangan yang terjadi bercampur dengan sumber penyakit, memicu munculnya masalah kesehatan serius bagi penghuni.

Ia melanjutkan bahwa Kepala Lapas (Kalapas) Tegal telah melayangkan surat resmi kepada Pemkot Tegal melalui Bagian Umum dengan mengajukan dua permohonan utama yang bersifat mendesak.

Pertama, Kalapas berharap Pemkot Tegal dapat menyediakan lahan baru agar Lapas dapat dipindahkan ke lokasi yang lebih aman dan layak huni, jauh dari ancaman rob. Kedua, jika relokasi tidak memungkinkan, Lapas meminta Pemkot segera melakukan upaya pengerukan Kali Bacin.

“Pendangkalan sungai disinyalir menjadi penyebab utama rob yang semakin parah,” katanya.

Berdasarkan informasi di lapangan, kondisi sungai sudah sangat dangkal, bahkan mencapai setinggi lutut manusia dewasa, yang memperparah masalah rob di Kota Tegal.

Menanggapi situasi darurat ini, Ali Mashuri menyatakan akan berupaya mengawal agar masalah ini segera ditindaklanjuti. Ia melakukan koordinasi dengan pihak Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Dalam komunikasinya dengan Hamid Noor Yasin, anggota Komisi XIII DPR RI, ia berharap permasalahan Lapas Tegal yang memprihatinkan ini bisa menjadi perhatian di tingkat pusat dan segera mendapat solusi permanen dari otoritas terkait, mengingat aspek kemanusiaan dan darurat kesehatan yang dihadapi oleh ratusan warga binaan di Tegal.

Hari Disabilitas Internasional tidak hanya dijadikan seremoni formal oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal. Lebih dari itu, anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mochamad Ali Mashuri, mengambil langkah konkret dengan memprakarsai Seminar Parenting Disabilitas yang berhasil mengumpulkan ratusan orang tua hebat.

Kegiatan yang mengangkat tema “Peran Orang Tua dalam Menumbuhkan Kemandirian Anak Berkebutuhan Khusus” ini diadakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal pada Sabtu (15/11).

Ali Mashuri, sebagai inisiator utama, menggalakkan acara ini melalui alokasi dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Kolaborasi terjalin apik antara Ali Mashuri dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tegal dan Yayasan Disabilitas Tegal Bahari, mewujudkan aspirasi para orang tua anak berkebutuhan khusus (ABK) yang telah lama mendambakan event spesial.

“Seminar ini adalah wujud konkret penghargaan dan dukungan kita kepada anak-anak istimewa dan orang tua mereka,” ujar Ali dalam sambutannya, menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai penyemangat.

Dalam sesi tersebut, Ali, legislator dari Daerah Pemilihan Tegal Timur, turut membagikan kisah-kisah yang menyentuh dan inspiratif. Ia mencontohkan rekan kerjanya, seorang pengusaha sukses dengan tiga anak disabilitas, yang berkat ketulusan dan penerimaan penuh, anak-anaknya berhasil menemukan potensi terbaik mereka.

“Anak disabilitas, dengan dukungan yang tulus, mereka bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi inspirasi,” tegasnya. Ia bahkan mencontohkan keponakannya sendiri yang, meski memiliki keterbatasan pendengaran dan bicara, kini sukses besar menempati posisi supervisor di sebuah pabrik.

Namun, substansi acara ini tidak hanya berhenti pada motivasi. Ali Mashuri secara tegas mendesak Pemerintah Kota Tegal untuk segera memberikan dukungan kebijakan yang lebih konkret dan berkelanjutan, khususnya terkait persoalan krusial: terapi lanjutan.

Ia menyoroti adanya keterbatasan jaminan dari BPJS Kesehatan yang hanya meng-cover terapi anak disabilitas hingga usia tujuh tahun. Kebutuhan esensial untuk terapi, menurut Ali, tidak berhenti pada batas usia tersebut.

“Setelah usia tujuh tahun, anak-anak ini tetap butuh terapi. Karena itu, Pemkot harus hadir,” tandas Ali.

Anggota dewan ini mendesak agar Pemerintah Kota Tegal segera menyiapkan dan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan operasional rumah terapi lanjutan. “Saya juga siap mendukung dari anggaran Pokir,” tutupnya, menunjukkan komitmen kuatnya untuk memperjuangkan kebutuhan ini di ranah legislatif.

 

Kegiatan Seminar Parenting yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional di Ruang Paripurna DPRD Kota Tegal, Sabtu, 15 November 2025, menjadi momentum bagi Forum Disabilitas Tegal Bahari (DTB) untuk menguatkan peran Menumbuhkan Kemandirian Anak Berkebutuhan Khusus.

Seminar yang bertajuk ”Dari Rumah ke Dunia: Peran Orang Tua dalam Menumbuhkan Kemandirian Anak Berkebutuhan Khusus” ini menghadirkan narasumber Dr. Benny Al Farizi, S.Pd., MM. dan Hesti Purwani, A.Md. O.T. Acara dibuka secara langsung oleh Anggota DPRD Kota Tegal Mochamad Ali Mashuri, S.A.P.

Benny Al Farisi, dalam materinya, menekankan peran orangtua sebagai guru pertama & utama” anak. Ia menggarisbawahi pentingnya orangtua yang cerdas dan sadar akan kebutuhan anak, mau terus belajar, mampu menjadi teladan, dan menggunakan teknologi dengan bijak. Tujuannya adalah melahirkan ABK Cerdas yang mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki life skill.

Anggota DPRD Kota Tegal, Mochamad Ali Mashuri, yang menjadi pengusul kegiatan ini, membuka acara dengan mengakui bahwa seminar tersebut adalah wujud kepedulian terhadap anak-anak yang tergabung dalam forum Disabilitas Tegal Bahari (DTB). Ia secara terbuka menjanjikan pengawalan terhadap kebutuhan fasilitas utama ABK di Kota Tegal.

”Kebutuhan mendesak yang fundamental adalah fasilitas untuk melanjutkan terapi bagi anak disabilitas di atas usia tujuh tahun. Saya berupaya mengawal agar kebutuhan rumah terapi ini dapat direalisasikan di Kota Tegal,” ujar Ali Mashuri. Ia juga berharap Pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Sosial Kota Tegal dapat mengagendakan kegiatan serupa di tahun-tahun berikutnya.

Ketua Forum Disabilitas Tegal Bahari (DTB), Aris Aditya Resi, mengungkapkan bahwa upaya orang tua tidak akan maksimal tanpa dukungan infrastruktur yang memadai dari pemerintah daerah.

”Kami mengapresiasi edukasi ini, tetapi kebutuhan mendasar kami adalah fasilitas permanen yang dapat dijangkau. Setelah usia tertentu, banyak anak kami kesulitan melanjutkan terapi yang vital bagi tumbuh kembang mereka,” kata Aris Aditya Resi.