Abdul Ghoni Dorong Kebijakan Strategis Ketahanan Keluarga

Abdul Ghoni Dorong Kebijakan Strategis Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga kini bukan lagi sekadar isu domestik, melainkan pilar strategis dalam menghadapi kompleksitas problematika sosial di perkotaan. Di tengah arus perubahan zaman yang kian dinamis, keluarga diposisikan sebagai unit terkecil yang memegang peran sebagai leading sector dalam pembentukan karakter generasi masa depan.

Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Tegal yang diselenggarakan di Riez Palace Hotel, Tegal, 12-15 Februari 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penguatan kompetensi bagi para konselor yang akan bersentuhan langsung dengan dinamika akar rumput.

Anggota Komisi III DPRD Kota Tegal, H. Abdul Ghoni, SE, menekankan bahwa penguatan kapasitas ini harus berujung pada dampak konkret di lapangan, bukan sekadar menggugurkan kewajiban seremonial. Menurutnya, keluarga yang harmonis adalah prasyarat mutlak lahirnya generasi yang tangguh.

“Melihat realitas kehidupan saat ini, keluarga menjadi sektor utama dalam menciptakan peradaban. Jika keluarga rapuh, ia akan menjadi sumber masalah baru bagi masyarakat. Sebaliknya, keluarga yang tahan banting akan mampu melewati berbagai ujian,” ujar Abdul Ghoni saat memberikan arahan kepada 40 peserta pelatihan.

Sebagai anggota legislatif, Ghoni menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan yang berorientasi pada ketahanan keluarga. Ia berharap kegiatan ini mampu melahirkan jejaring konselor yang solid di Kota Tegal.

“Puspaga harus menjadi wadah belajar dan bertumbuh. Kita butuh sinergi untuk mengkaji berbagai persoalan keluarga secara komprehensif,” tambahnya.
Kegiatan ini menghadirkan pakar yang kompeten di bidangnya, yakni Guru Besar IPB University di bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, Prof. Dr. Euis Sunarti. Kehadiran akademisi diharapkan mampu memberikan landasan teoretis sekaligus praktis yang kuat bagi para peserta.

Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB2PA) Kota Tegal, Yulia Herawati Pitnah, S.STP, M. Si. menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan memperkokoh fondasi para konselor sebelum diterjunkan langsung membantu masyarakat.

Yulia menggarisbawahi bahwa ketahanan keluarga adalah kemampuan sebuah unit keluarga dalam mengelola dinamika dan konflik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, penanganannya tidak bisa dilakukan secara parsial.

“Membangun keluarga tidak bisa hanya dilihat dari satu sekto. Puspaga hadir secara spesifik untuk menangani berbagai masalah keluarga dengan pendekatan yang multidimensi,” pungkas Yulia.

Melalui penguatan Puspaga, Pemerintah Kota Tegal berupaya memastikan bahwa setiap keluarga memiliki akses terhadap edukasi dan konseling, sehingga kerentanan sosial dapat dimitigasi sejak dari lingkup terkecil.

Pastikan Program Tepat Sasaran, Ali Mashuri Kawal Sosialisasi RTLH

Pastikan Program Tepat Sasaran, Ali Mashuri Kawal Sosialisasi RTLH

Program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Tegal terus digulirkan sebagai upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Guna memastikan program berjalan tanpa kendala teknis di lapangan, sosialisasi kepada calon penerima manfaat dilakukan secara intensif.

Anggota DPRD Kota Tegal dari Fraksi PKS, Mochamad Ali Mashuri, S.A.P, hadir langsung dalam sosialisasi yang digelar di Pendopo Kecamatan Tegal Timur tersebut. Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara warga penerima bantuan dengan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

Ali Mashuri menyatakan bahwa kesuksesan program RTLH bukan hanya soal pencairan dana, melainkan kelancaran proses pembangunan di lapangan. Ia berharap setiap kendala yang muncul dapat dikomunikasikan dengan cepat agar tidak menghambat progres fisik bangunan.

“Kita berharap ada komunikasi yang baik. Ketika ada persoalan di lapangan, bisa segera diselesaikan secara bersama-sama. Sebagai inisiator, tujuan kami adalah memberikan dampak positif agar hunian warga benar-benar menjadi layak huni dan nyaman,” ujar Ali Mashuri.

Program RTLH sendiri merupakan bantuan stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Setiap rumah tangga sasaran nantinya akan mendapatkan bantuan senilai Rp20.000.000. Dana tersebut dialokasikan untuk membiayai material bangunan serta upah tukang, guna memperbaiki komponen rumah seperti atap, lantai, hingga dinding yang sudah tidak memadai.

Sebaran Bantuan di Tegal Timur
Tahun ini, Ali Mashuri mengusulkan sebanyak 13 calon penerima RTLH yang telah dinyatakan lolos tahap verifikasi. Sebaran bantuan tersebut difokuskan di wilayah Tegal Timur, mencakup 12 unit rumah di Kelurahan Panggung dan 1 unit rumah di Kelurahan Mangkukusuman.

Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Dinas Perkim Kota Tegal, Jatmiko, beserta jajarannya untuk memberikan arahan teknis terkait mekanisme penggunaan anggaran. Turut hadir pula Sekretaris Kecamatan Tegal Timur, Agus Pram, serta para calon penerima manfaat.

Pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Perkim berharap, melalui pendampingan dari anggota legislatif dan fasilitator, bantuan ini dapat menekan angka rumah tidak layak huni secara signifikan di wilayah pesisir utara Jawa Tengah ini.

Air PDAM Mati Sebulan, Ali Mashuri Fasilitasi Pasokan Air Bersih bagi Warga Panggung

Air PDAM Mati Sebulan, Ali Mashuri Fasilitasi Pasokan Air Bersih bagi Warga Panggung

Ratusan warga di Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah, mengalami krisis air bersih selama sebulan terakhir. Kondisi ini dipicu oleh kerusakan pipa transmisi milik Perumda Air Minum Tirta Bahari di wilayah Bumijawa akibat bencana tanah longsor.

Anggota DPRD Kota Tegal dari Fraksi PKS, Mochamad Ali Mashuri, menyatakan bahwa keluhan warga memuncak di wilayah RW 010 Kelurahan Panggung. Berdasarkan aspirasi yang diterimanya, aliran air dari PDAM terhenti total, sehingga mengganggu aktivitas domestik warga.

“Warga menyampaikan sudah sebulan ini air tidak mengalir. Setelah kami berkoordinasi dengan pihak Perumda Tirta Bahari, diketahui ada kerusakan serius pada saluran pipa paska-kejadian longsor di Bumijawa. Proses perbaikannya membutuhkan waktu yang tidak sebentar,” ujar Ali Mashuri di Tegal, Jumat (6/2/2026).

Sebagai langkah darurat, Fraksi PKS memfasilitasi pendistribusian air bersih melalui mobil tangki untuk warga di wilayah Tegal Timur. Langkah ini diambil guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama masa perbaikan infrastruktur berlangsung.

Ali menegaskan bahwa penyaluran air melalui tangki ini merupakan bentuk sinergi antara legislatif dan eksekutif. Selain memberikan bantuan langsung, pihaknya terus mendorong manajemen PDAM untuk mempercepat proses normalisasi jaringan pipa di titik longsor.

“Air adalah kebutuhan mendasar yang tidak bisa ditunda. Kami mendorong PDAM agar perbaikan segera diselesaikan. Distribusi air melalui tangki ini adalah bukti layanan kami untuk merespons cepat keluhan masyarakat di lapangan,” tambahnya.

Pihak Perumda Air Minum Tirta Bahari sebelumnya mengonfirmasi bahwa medan yang sulit di titik longsor Bumijawa menjadi kendala utama dalam percepatan perbaikan. Meski demikian, pasokan air bersih melalui tangki akan terus dijadwalkan secara bergilir ke titik-titik pemukiman yang terdampak paling parah di Kelurahan Panggung.

Warga berharap perbaikan permanen segera rampung mengingat biaya operasional rumah tangga membengkak akibat harus membeli air eceran selama gangguan berlangsung.

Amiruddin Dorong Fasilitas BTQ Disiapkan Jika Lima Hari Sekolah Diterapkan di Tegal

Amiruddin Dorong Fasilitas BTQ Disiapkan Jika Lima Hari Sekolah Diterapkan di Tegal

Rencana penerapan kebijakan lima hari sekolah bagi siswa jenjang sekolah menengah pertama di Kota Tegal, Jawa Tengah, memicu diskusi terkait keberlangsungan pendidikan agama nonformal. Pemerintah kota didorong untuk menyiapkan fasilitas baca tulis Al-Qur’an (BTQ) di sekolah formal guna menjamin pembinaan religius siswa tidak tergerus oleh perubahan jadwal pelajaran.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal, Amiruddin, mengingatkan bahwa kebijakan lima hari sekolah akan membuat jam kepulangan siswa menjadi lebih sore. Hal ini berpotensi membentur jadwal rutin anak-anak yang biasanya mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah atau Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) pada sore hari.

“Harus ada solusi yang saling menguntungkan (win-win solution). Kebijakan akademik jangan sampai mengorbankan pembinaan religius yang selama ini sudah berjalan di masyarakat,” ujar Amiruddin di Tegal, Selasa (3/2/2026).

Menurut Amiruddin, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak siswa usia SMP di Tegal yang masih aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah untuk memperdalam kemampuan BTQ. Sebagai alumnus madrasah, ia melihat peran lembaga pendidikan keagamaan ini sangat krusial dalam membentuk karakter siswa di lingkungan permukiman.

Jika sistem lima hari sekolah dipaksakan tanpa mitigasi, dikhawatirkan terjadi penurunan partisipasi siswa dalam pendidikan agama luar sekolah. Oleh karena itu, ia menyarankan agar sekolah formal—baik negeri maupun swasta—mulai mengintegrasikan fasilitas dan sarana prasarana BTQ ke dalam lingkungan sekolah.

“Jika siswa pulang lebih sore, maka sekolah wajib menyediakan ruang dan waktu bagi mereka yang belum lancar baca tulis Al-Qur’an. Dengan demikian, hak anak untuk mendapatkan pendidikan agama tetap terpenuhi,” kata politisi Fraksi PKS tersebut.

Lebih lanjut, Amiruddin meminta Pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan kajian menyeluruh sebelum mengetok palu kebijakan. Kajian ini sebaiknya melibatkan orangtua siswa dan para pengelola madrasah melalui survei yang transparan.

Relevansi pendidikan agama di Tegal juga tercermin dalam kebijakan seleksi masuk sekolah. Selama ini, Kota Tegal telah menerapkan sistem poin tambahan bagi calon siswa baru yang memiliki sertifikat TPQ (1 poin) atau Madrasah (2 poin).

“Kebijakan ini sudah lama berjalan dan sangat positif. Jangan sampai sistem baru justru melemahkan ekosistem pendidikan keagamaan yang sudah kuat ini,” pungkasnya.

 

 

Zaenal Nurohman Kawal Usulan Drainase Warga Krandon

Zaenal Nurohman Kawal Usulan Drainase Warga Krandon

Persoalan genangan air dan banjir rob yang menahun di Kelurahan Krandon, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, menjadi sorotan utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) 2026 yang digelar pada Senin kemarin. Anggota DPRD Kota Tegal dari Daerah Pemilihan Margadana, Zaenal Nurohman, S.AP, hadir langsung untuk menyerap aspirasi warga yang mengeluhkan kondisi infrastruktur lingkungan yang kian memprihatinkan.

Dalam forum tersebut, terungkap bahwa warga Kelurahan Krandon kerap merasa terkepung oleh air karena saluran drainase yang menyempit dan rusak. Kondisi ini membuat air hujan maupun rob sering tertahan hingga sepekan di pemukiman. Menanggapi hal itu, Zaenal Nurohman menegaskan bahwa di Krandon saat ini yang dibutuhkan bukanlah sekadar janji, melainkan realisasi saluran yang mampu mengalirkan air dengan lancar agar masyarakat terbebas dari ancaman banjir yang berulang.

Beberapa titik kritis yang menjadi fokus usulan warga meliputi normalisasi serta pembangunan crossing di Jalan Bekasi Barat guna mengembalikan fungsi pembuangan menuju Sungai Kaligangsa. Selain itu, warga juga menyoroti kondisi di Gang Anggrek 3 yang memiliki posisi tanah rendah seperti mangkuk, serta perlunya pembuatan saluran di tengah jalan paving pada wilayah RT 3 RW 2. Kawasan Jalan Banda Aceh yang mengarah ke kantor kelurahan pun tak luput dari daftar prioritas karena saluran yang ada saat ini dianggap sudah tidak memadai.

Zaenal Nurohman, S.AP, mencatat secara mendalam setiap detail usulan fisik maupun non-fisik yang diajukan oleh perwakilan dari 4 RW dan 22 RT yang ada. Ia menegaskan komitmennya untuk mengawal hasil Musrenbangkel ini di tingkat legislatif agar Pemerintah Kota Tegal memberikan perhatian lebih. Bagi Zaenal, perbaikan ini merupakan urusan mendesak demi kenyamanan dan kesehatan warga, sehingga pembangunan ke depan harus memberikan progres nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Krandon. [ARF]

Amiruddin Jamin Akuntabilitas Aspirasi di SiDuL Mas Melon

Amiruddin Jamin Akuntabilitas Aspirasi di SiDuL Mas Melon

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal mempertegas komitmennya dalam mentransformasi kanal aspirasi publik melalui skema digital yang terukur. Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Amiruddin, memastikan bahwa platform SiDuL Mas Melon (Sistem Informasi Digital untuk Masyarakat Kota Tegal) bukan sekadar formalitas teknologi, melainkan instrumen pengawasan yang memiliki kepastian hukum dan waktu.

​Amiruddin menegaskan, salah satu keunggulan utama sistem ini terletak pada mekanisme pencatatan data yang terintegrasi. Hal ini bertujuan untuk mengeliminasi potensi hilangnya aduan warga di tengah rantai birokrasi yang panjang.

​”Kami menjamin setiap aspirasi yang masuk memiliki rekam jejak digital yang permanen. Tidak ada lagi istilah aspirasi yang ‘tercecer’. Semuanya tercatat secara sistematis, sehingga kami di legislatif dapat melakukan fungsi pengawasan dengan basis data yang akurat,” ujar Amiruddin di Tegal, Selasa (3/2/2026).

​Lebih jauh, Politisi PKS ini menggarisbawahi bahwa efektivitas pelaporan sangat bergantung pada kecepatan respons pemerintah daerah. Oleh karena itu, SiDuL Mas Melon telah dibekali dengan sistem limitasi waktu atau tenggat respons yang ketat bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

​”Sistem ini kami kawal agar memiliki tenggat waktu yang jelas. Jika aduan tidak direspons dalam kurun waktu yang ditentukan, akan ada peringatan otomatis dalam sistem. Kepastian waktu adalah hak masyarakat agar mereka tidak menunggu dalam ketidakpastian,” tegasnya.

​Langkah ini dipandang sebagai upaya modernisasi parlemen dan eksekutif dalam menyerap dinamika sosial yang kian cepat. Amiruddin berharap kehadiran sistem ini dapat menumbuhkan budaya kerja baru di lingkungan Pemerintah Kota Tegal yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel.

​DPRD Kota Tegal berkomitmen untuk memantau performa tiap dinas melalui dashboard sistem ini secara berkala, guna memastikan kualitas pelayanan publik di Kota Tegal terus meningkat sesuai dengan harapan masyarakat.

Abdul Ghoni Kawal Pengukuran Drainase Gang Bango

Abdul Ghoni Kawal Pengukuran Drainase Gang Bango

Anggota Komisi III DPRD Kota Tegal, Abdul Ghoni, mengawal langsung realisasi pembangunan infrastruktur melalui skema Pokok Pikiran (Pokir) di Kelurahan Randugunting. Bersama tim teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Ghoni memantau pengukuran drainase di Jalan Puter, Gang Bango, Rabu (28/1/2026).

Peninjauan lapangan ini sengaja dilakukan di tengah guyuran hujan deras. Langkah tersebut diambil guna mengidentifikasi secara presisi titik sumbatan dan kegagalan aliran air yang selama ini dikeluhkan warga di wilayah RT 004 RW 002 tersebut.

“Kemarin saya bersama tim DPUPR meninjau sekaligus melakukan pengukuran lokasi yang mau dikerjakan tahun ini. Kami turun saat hujan, jadi langsung tahu persoalan riil di lapangan,” ujar Abdul Ghoni, Kamis (29/1).

Menurut Ghoni, data visual saat hujan sangat krusial agar pengerjaan fisik yang dijadwalkan tahun ini memiliki efektivitas tinggi. Dengan melihat arah luapan air secara langsung, tim DPUPR dapat menentukan elevasi serta kapasitas saluran yang tepat untuk mengatasi genangan di pemukiman padat penduduk tersebut.

Pengukuran ini merupakan tahap awal sebelum pengerjaan konstruksi dimulai. Ghoni menegaskan, perbaikan drainase di Gang Bango adalah prioritas untuk meningkatkan kualitas sanitasi dan kenyamanan mobilitas warga.

“Target kami, pembangunan tahun ini harus menjadi solusi jangka panjang. Monitoring langsung ini memastikan aspirasi warga dikonversi menjadi infrastruktur yang berkualitas,” pungkasnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Amiruddin Tinjau Drainase Di Slerok

Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Amiruddin Tinjau Drainase Di Slerok

Dalam situasi hujan deras yang melanda Kota Tegal, Wakil Ketua DPRD Kota Tegal H. Amiruddin, L.c melakukan kunjungan langsung untuk mengamati daerah yang terdampak genangan air di Gang 12 Jalan Nakula, RT 04 RW 6 Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, pada hari Rabu (28/1) pukul 11. 00 WIB.

Tujuan dari kehadirannya, sosok yang juga akrab disebut Ustadz Amir, adalah untuk menanggapi keluhan warga mengenai kondisi drainase yang buruk yang menyebabkan area sekitar menjadi basah dan tergenang setiap kali hujan deras terjadi.

H. Amiruddin, L.C., didampingi oleh perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tegal dan Ketua RT 04 RW 6, berjalan melalui wilayah yang terendam untuk memeriksa tepatnya lokasi sumbatan pada saluran air. Realita di lapangan memperlihatkan air tidak mengalir dengan baik, sehingga meluap ke jalan dan ke lingkungan warga.

“Kondisi ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus karena sangat mengganggu aktivitas dan kenyamanan masyarakat. Kita dapat melihat sendiri, air yang menggenang dan jalan yang menjadi becek,” kata H. Amiruddin saat tinjauan berlangsung.

H. Amiruddin menekankan bahwa perbaikan infrastruktur drainase di tempat ini harus menjadi prioritas utama. Ia berkomitmen untuk memastikan keinginan ini segera direalisasikan.

“Perbaikan ini harus segera dilakukan. Setidaknya tahun ini, kami akan berusaha menggunakan dana Aspirasi atau Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) kami sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Tegal. Kami berharap, masalah genangan di Jalan Nakula ini dapat diselesaikan secepatnya,” tegasnya.

Perwakilan dari DPUPR yang berada di lokasi pun segera melakukan pengumpulan data teknis untuk menentukan langkah-langkah pembersihan atau normalisasi saluran yang diperlukan sebelum dilakukan perbaikan yang lebih permanen.

Ketua RT 04 RW 6 di Kelurahan Slerok mengungkapkan rasa terima kasih atas kunjungan H. Amiruddin. Ia menyebutkan bahwa aksi “gerak cepat” ini membawa harapan baru bagi warga yang selama ini merasa cemas setiap musim hujan tiba.
Kunjungan ini menunjukkan contoh nyata kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dalam menangani keperluan mendesak masyarakat, terutama terkait penanganan banjir dan infrastruktur kota.

PKS Kota Tegal Sasar Pemilih Muda Melalui Rakercab Serentak

PKS Kota Tegal Sasar Pemilih Muda Melalui Rakercab Serentak

Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kota Tegal menggelar Rapat Kerja Cabang (Rakercab) serentak di empat wilayah, Minggu (25/1/2026). Langkah ini menjadi upaya konsolidasi mesin partai untuk memperluas basis massa, khususnya kelompok pemilih muda.

Konsolidasi yang berlangsung di Kecamatan Tegal Barat, Tegal Timur, Tegal Selatan, dan Margadana tersebut melibatkan sekitar 200 kader. Fokus utamanya adalah transformasi gaya komunikasi politik agar lebih relevan dengan generasi terkini.

Ketua DPD PKS Kota Tegal, Zaenal Nurohman, menyatakan bahwa partai harus berani mengubah pola pendekatan lama. Menurut dia, cara-cara formal yang selama ini digunakan perlu dievaluasi agar tidak menciptakan jarak dengan pemilih muda.

“Cara lama yang membuat kita tertarik masuk partai, belum tentu efektif untuk menarik orang zaman sekarang. PKS harus bicara dengan bahasa yang dipahami generasi muda,” ujar Zaenal saat memberikan sambutan di Margadana, Minggu.

Zaenal, yang juga anggota DPRD Kota Tegal termuda, menekankan pentingnya konsistensi pelayanan harian dibandingkan gerakan sporadis saat menjelang pemilu. Rakercab ini mengusung tema “Kokohkan Barisan, Tingkatkan Pelayanan, dan Raih Kemenangan”.

Secara elektoral, PKS Kota Tegal mencatatkan tren positif. Pada Pemilu Legislatif terakhir, perolehan suara partai ini melonjak sekitar 30 persen, yang berimplikasi pada raihan lima kursi di DPRD Kota Tegal.

“Kami ingin memastikan mesin organisasi yang sudah berjalan kencang ini tetap solid. Instruksi di empat kecamatan satu: perkuat pelayanan kepada masyarakat,” lanjut Zaenal.

Melalui Rakercab serentak ini, PKS berupaya menghapus stigma partai yang kaku. Dengan melibatkan masukan dari generasi muda dalam penyusunan program kerja, partai berlambang padi dan bulan sabit kembar ini menargetkan penguatan struktur hingga tingkat akar rumput untuk menjaga momentum kemenangan.

Amiruddin Dorong Solusi Inklusif Atas Kendala Akses Ibadah Vihara di Tegal

Amiruddin Dorong Solusi Inklusif Atas Kendala Akses Ibadah Vihara di Tegal

DPRD Kota Tegal mencari solusi atas terhambatnya akses menuju Vihara di Jalan Slamet Riyadi akibat aktivitas pasar tumpah setiap Minggu pagi. Selain mengganggu mobilitas umat, kondisi ini dinilai mulai menyurutkan jumlah jemaat yang beribadah di Yayasan Meditation Center tersebut.

Dalam Rapat Gabungan di Gedung Parlemen, Senin (26/1/2026), Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Amiruddin menegaskan bahwa penyelesaian konflik ruang ini harus mengedepankan harmoni sosial.

“Ibadah dan upaya masyarakat mencari nafkah harus sama-sama berjalan lancar. Kami mendorong solusi tuntas agar aktivitas perdagangan tetap hidup tanpa mengorbankan kenyamanan ibadah,” ujar Amiruddin.

Sementara itu Pengurus Yayasan Meditation Center, Devi S mengungkapkan akses kendaraan kian sulit dalam tiga tahun terakhir. Hal ini membebani umat lansia yang tak mampu berjalan jauh. Selain itu, kerumunan pasar menyulitkan para biksu menjaga aturan monastik untuk menghindari kontak fisik di tempat umum.

“Meditasi butuh ketenangan, sementara akses yang tertutup membuat umat enggan datang,” kata Devi.

Rapat yang dihadiri unsur Pimpinan DPRD Kota Tegal, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Dinas Perdagangan itu memunculkan opsi rekayasa lalu lintas. Pedagang yang tumpah ke Jalan Slamet Riyadi diusulkan bergeser sepenuhnya ke Jalan Panggung Timur yang kapasitasnya masih memadai.

Dengan penataan ini, satu lajur di Jalan Slamet Riyadi dapat dibuka khusus untuk akses kendaraan dan parkir umat. DPRD meminta pemerintah kota segera mengkaji teknis relokasi agar konflik pemanfaatan jalan ini tidak berlarut.

Copyright © 2026