August 2026 -

Fraksi PKS : Anggaran Tegal Night Carnival Bukan dari APBD, Tetap Harus Transparan

Kabar Dewan, Kabar Fraksi PKS, Kabar PKS·27/08/202627/08/2026

Sebuah kalimat bernada heran meluncur deras dari ruang publik Kota Tegal. Isu anggaran beririsan dengan kebingungan tentang fungsi pengawasan: “Wong anggaran kegiatan dibahas DPRD, bisané DPRD ‘protes’?! Dongé tah, awit awal kritis.” Sindiran itu sampai di telinga legislatif, mempertanyakan di mana fungsi kontrol dewan saat sebuah hajat besar dirancang.

Namun, di balik sentilan pedas tersebut, persoalan ternyata jauh lebih pelik dari sekadar tudingan kelalaian dewan.

Anggota Komisi III DPRD Kota Tegal, Mochamad Ali Mashuri, S.A.P., buru-buru meluruskan benang kusut yang telanjur terpintal di ruang publik.

Ali menegaskan bahwa mata anggaran untuk dua hajatan yang tengah menuai sorotan—Tegal Night Carnival (TNC) dan Wali Kota Cup—sebetulnya tidak pernah sepeser pun singgah di meja pembahasan anggaran DPRD.

“Itu murni dari anggaran sponsor,” ujar Ali dengan nada tegas.

Pernyataan ini membuka kotak pandora baru. Alih-alih dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang melalui proses ketok palu legislatif, sumber pendanaan acara justru meluncur dari kantong-kantong pihak ketiga.

Bahkan, berdasarkan laporan yang diterima, salah satu sponsor berasal dari unsur Satuan Pengamanan Pangan dan Gizi (SPPG)—atau sektor usaha sejenis di Kota Tegal—dikabarkan turut berkontribusi iuran sebesar Rp2 juta demi menyokong kemeriahan Tegal Night Carnival 2026.

Polemik anggaran ini kian meruncing setelah bersenyawa dengan kritik tajam yang dilayangkan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Tegal dalam rapat paripurna. Sorotan PKS bukan diarahkan pada rupiah yang berputar, melainkan pada etika moral dan simbol yang dihadirkan di atas rumput hijau.

Juru Bicara Fraksi PKS, Zaenal Nurohman, S.A.P., menyoroti secara khusus laga pembuka turnamen sepak bola Wali Kota Cup yang melibatkan klub dengan identitas usaha hiburan malam. Bagi PKS, substansi persoalan sama sekali bukan pada cabang olahraganya, melainkan pada pesan simbolik yang dilempar ke tengah masyarakat.

Pemerintah Kota Tegal, kata Zaenal, mengemban amanah moral sebagai penjaga arah budaya dan suri teladan bagi generasi muda. Kehadiran simbol hiburan malam dalam laga resmi berlabel kepala daerah dikhawatirkan melahirkan distorsi persepsi publik—seolah identitas pemerintah dan dunia malam melebur dalam satu panggung representasi yang sama.

“Agar persoalan ini tidak menjadi polemik yang berkepanjangan serta dapat dicarikan solusi terbaik secara kelembagaan, maka pada momentum ini Fraksi PKS mengusulkan kepada Pimpinan DPRD Kota Tegal untuk segera mengagendakan Rapat Dengar Pendapat,” tandas Zaenal di hadapan sidang dewan.

Fraksi PKS DPRD Kota Tegal Setujui Pengesahan Dua Raperda Strategis Menjadi Perda

Kabar Dewan, Kabar Fraksi PKS·27/08/2026

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal secara resmi mengesahkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Tegal, Rabu (26/8/2026).

Kedua produk hukum daerah yang sah menjadi Perda tersebut adalah Raperda tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Persetujuan dan pengesahan ini ditandai dengan penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Tegal yang dibacakan oleh Zaenal Nurohman, S.A.P. Di hadapan Wali Kota beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Fraksi PKS menyatakan sepakat untuk mengetok palu pengesahan kedua raperda tersebut.

Penguatan Ideologi dan Kesiapan Kebijakan Sosial

Dalam pendapat akhirnya, Fraksi PKS menilai pengesahan Raperda Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan memiliki urgensi tinggi untuk membentengi masyarakat, khususnya generasi muda, dari pengaruh negatif globalisasi dan lunturnya nilai-nilai kebangsaan. Pemerintah daerah didorong untuk hadir secara aktif memberikan pembinaan lintas lini pendidikan.

Sementara itu, terkait pengesahan Raperda Penanggulangan Kemiskinan, PKS menekankan agar regulasi ini tidak berhenti sebagai dokumen normatif semata. Pemerintah daerah dituntut menghadirkan komitmen nyata yang tercermin dalam keberpihakan anggaran pada APBD, program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, serta penguatan validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan menyertakan klausul pengecualian bagi warga terdampak situasi darurat.

Dengan disahkannya kedua raperda ini menjadi Perda, DPRD dan Pemerintah Kota Tegal resmi memiliki landasan hukum yang kuat guna mempercepat pengentasan kemiskinan secara terintegrasi serta memperkokoh ketahanan ideologi masyarakat di Kota Tegal.

Puskesos Jadi Garda Depan Pengentasan Kemiskinan Tegal

Kabar Dewan, Kabar Fraksi PKS·27/08/2026

Keberadaan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di tingkat kelurahan didorong menjadi ujung tombak pelayanan sosial yang terintegrasi dan responsif di Kota Tegal. Langkah ini dinilai krusial untuk memangkas birokrasi penanganan warga miskin agar tidak terpusat di tingkat kota semata.

Penegasan tersebut mengemuka dalam pandangan akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Tegal yang disampaikan oleh Ketua Komisi II Zaenal Nurohman, S.A.P., pada Rapat Paripurna Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan Kemiskinan, Rabu (26/8/2026).

Fraksi PKS memandang bahwa Puskesos memegang peran strategis mulai dari validasi data, fasilitasi perlindungan sosial, penanganan pengaduan, hingga pendampingan langsung bagi keluarga miskin dan rentan. Namun, efektivitas garda terdepan ini tidak akan berjalan optimal tanpa adanya sinergi lintas perangkat daerah.

“Penanggulangan kemiskinan bukan semata-mata tanggung jawab Dinas Sosial. Sinergi lintas sektor mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga kelurahan menjadi kunci utama efektivitas program,” ujar Zaenal di hadapan sidang paripurna.

Selain penguatan kelembagaan di tingkat kelurahan, PKS juga mengapresiasi disematkannya klausul pengecualian terkait acuan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) bagi warga dalam kondisi darurat. Kebijakan fleksibel ini memastikan korban bencana alam, kebakaran, atau situasi mendesak lainnya tetap dapat segera menerima hak bantuan sosial meskipun belum tercatat di dalam sistem database nasional.

Dengan pengesahan Raperda ini, DPRD dan Pemkot Tegal diharapkan mampu menghadirkan perubahan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat bawah demi mewujudkan kesejahteraan menyeluruh di Kota Tegal.

PKS Desak Efektivitas Perda Pengentasan Kemiskinan Tegal

Kabar Dewan, Kabar Fraksi PKS·27/08/2026

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Tegal menegaskan bahwa pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan Kemiskinan tidak boleh berhenti sekadar menjadi dokumen normatif. Regulasi tersebut harus diwujudkan secara nyata melalui komitmen kebijakan, program tepat sasaran, serta alokasi anggaran yang memadai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pernyataan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PKS Zaenal Nurohman, S.A.P., dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal dengan agenda penetapan Raperda Penanggulangan Kemiskinan, Rabu (26/8/2026).

Dalam pendapat akhir Fraksi PKS, Zaenal memaparkan sejumlah poin krusial yang menjadi catatan dan dorongan strategis bagi Pemerintah Kota Tegal agar upaya pengentasan kemiskinan berjalan secara efektif dan berkelanjutan.
Fraksi PKS menyoroti bahwa keberhasilan penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada akurasi data. Pihaknya mendorong agar validasi serta pemutakhiran data dilakukan secara berkala dan diperkuat dengan survei lapangan yang komprehensif guna meminimalkan salah sasaran penyaluran bantuan sosial.

Selain itu, komitmen pemerintah daerah dinilai wajib tercermin dalam keberpihakan anggaran pada APBD. Fraksi PKS mendesak agar alokasi anggaran difokuskan pada program-program pemberdayaan ekonomi, peningkatan keterampilan, dukungan usaha mikro, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ketahanan keluarga.

“Program pemberdayaan ini krusial agar masyarakat dapat keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan, bukan sekadar menerima bantuan yang sifatnya sementara,” ujar Zaenal di hadapan sidang paripurna.

Fraksi PKS Usul Pimpinan DPRD Agendakan RDP

Kabar Fraksi PKS, Kabar PKS·26/08/202626/08/2026

Bahas Walikota Cup dengan Identitas Usaha Hiburan Malam

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Tegal melayangkan catatan kritis sekaligus desakan kelembagaan menyusul pelaksanaan turnamen sepak bola Wali Kota Cup. PKS menyoroti pelibatan klub dengan identitas usaha hiburan malam dalam laga pembuka ajang resmi yang menggunakan nama kepala daerah tersebut.

Usulan dan pandangan konstruktif itu disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Kota Tegal, Zaenal Nurohman, S.A.P., dalam rapat paripurna 26 Agustus 2026.

Dalam penyampaiannya, Fraksi PKS awalnya menegaskan apresiasi dan dukungan penuh atas berbagai ikhtiar Pemerintah Kota Tegal dalam membangun semangat kebersamaan, menggelorakan kecintaan pada olahraga, serta menghadirkan ruang positif bagi masyarakat melalui ajang Wali Kota Cup.

Namun demikian, dengan penuh rasa hormat serta tanggung jawab moral sebagai bagian dari masyarakat Kota Tegal, PKS menilai ada substansi prinsipil yang perlu dievaluasi secara mendalam.

“Kami mencermati adanya agenda pertandingan pembuka dalam Wali Kota Cup yang melibatkan klub dengan identitas usaha hiburan malam. Perlu kami tegaskan, substansi kritik kami sama sekali bukan pada cabang olahraga sepak bolanya, melainkan pada pesan simbolik dan ruang publik yang dihadirkan,” ujar Zaenal.

Pemerintah Kota Tegal, lanjut Zaenal, tidak hanya berperan sebagai penyelenggara acara, tetapi juga mengemban amanah moral, penjaga arah budaya, serta suri teladan bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Pihaknya khawatir jika agenda resmi yang membawa nama besar kepala daerah dibuka dengan melibatkan simbol-simbol hiburan malam, publik akan menangkap persepsi yang keliru—seolah-olah identitas pemerintah dan dunia hiburan malam berada dalam satu panggung representasi yang sama.

Agar persoalan tersebut tidak menjadi polemik yang berkepanjangan serta dapat dicarikan solusi terbaik secara kelembagaan, Fraksi PKS secara resmi mengambil sikap politik di hadapan forum dewan.

Zaenal menambahkan, masukan dan kritik ini disampaikan bukan dalam kerangka apriori, mematikan ruang rekreasi, ataupun menyerang pihak mana pun. Kritik tersebut murni lahir dari rasa cinta dan kepedulian agar marwah, kehormatan, serta keteladanan yang melekat pada institusi Wali Kota senantiasa terjaga di mata masyarakat.

Sebagai perbaikan ke depan, Fraksi PKS mendorong agar laga pembuka Wali Kota Cup dapat dialihkan kepada elemen-elemen masyarakat yang sarat nilai inspiratif. Ruang kehormatan tersebut dinilai akan jauh lebih bermakna jika diberikan kepada klub sepak bola lokal, komunitas pembinaan usia dini, kalangan pelajar, santri, atau para legenda sepak bola Tegal yang selama ini mendedikasikan energinya untuk prestasi olahraga daerah.

Fraksi PKS Tegal Desak Penertiban Tempat Hiburan dan Prostitusi Terselubung

Kabar Dewan, Kabar Fraksi PKS·26/08/2026

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Tegal mendesak Pemerintah Kota Tegal bersama aparat penegak hukum untuk bersikap tegas terhadap maraknya pelanggaran ketertiban umum. Pemerintah diminta lebih serius merespons keresahan publik, khususnya terkait menjamurnya tempat hiburan malam serta dugaan penyalahgunaan rumah kos harian untuk praktik prostitusi terselubung.

Desakan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tegal, H. Abdul Ghoni, S.E., dalam pandangan resmi lembaganya mengenai evaluasi sosial dan pembangunan di Kota Tegal.

Menurut Abdul Ghoni, pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan harus dijalankan secara tegas, adil, serta konsisten. Kendati demikian, ia mengingatkan agar langkah penertiban tersebut tetap menjunjung tinggi asas hukum, menghormati hak warga negara, serta mengedepankan aspek pembinaan dan pencegahan.

“Pemerintah dan penegak hukum harus hadir menjawab keresahan masyarakat. Pengawasan terhadap tempat hiburan malam dan rumah kos yang disalahgunakan harus diperketat agar ketertiban umum dan norma sosial di Kota Tegal tetap terjaga,” ujar Abdul Ghoni.

Fokus Pembangunan dan Netralitas Ruang Publik

Dalam kesempatan yang sama, Fraksi PKS juga mengajak Pemkot Tegal untuk kembali fokus pada agenda utama pembangunan. Pemerintah diarahkan untuk memprioritaskan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pengentasan kemiskinan, hingga penguatan ekonomi kerakyatan.

Selain itu, PKS secara khusus mengingatkan pemerintah daerah agar menjaga jarak yang proporsional terhadap promosi usaha swasta, terutama yang melibatkan aktivitas tempat hiburan malam. Langkah ini dinilai sangat krusial agar kebijakan maupun ruang publik tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.

“Kebijakan dan ruang publik harus senantiasa mencerminkan jati diri Kota Tegal sebagai kota yang religius, berbudaya, aman, dan nyaman bagi seluruh warganya,” pungkas Abdul Ghoni.

Fraksi PKS Kritisi Budaya Lokal di Tegal Night Carnival

Kabar Dewan, Kabar Fraksi PKS·26/08/2026

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Tegal menyampaikan sejumlah catatan strategis dalam pendapat akhir terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Selain menekankan urgensi internalisasi nilai-nilai kebangsaan, PKS juga melontarkan kritik konstruktif terkait pelaksanaan event kebudayaan daerah agar senantiasa berpihak pada seniman lokal.

Hal tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PKS DPRD Kota Tegal, Zaenal Nurohman, S.A.P., dalam Rapat Paripurna pada Selasa, 26 Agustus 2026.

Terkait substansi Raperda Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Fraksi PKS menyoroti pentingnya kehadiran pemerintah secara aktif di seluruh lini masyarakat. Meski pembinaan ideologi selama ini telah berjalan melalui jalur formal, Raperda ini dinilai krusial sebagai penguat di tengah kekhawatiran mulai memudarnya jiwa nasionalisme.

“Peraturan ini sangat penting untuk mengantisipasi masuknya pengaruh budaya asing. Hal ini memastikan agar nilai-nilai dasar negara tidak luntur, melainkan masuk ke dalam seluruh lini pendidikan sehingga falsafah Pancasila semakin kuat dan terinternalisasi dengan baik di tengah masyarakat,” ujar Zaenal Nurohman.

Fraksi PKS turut mengapresiasi dimasukkannya muatan kearifan lokal ke dalam regulasi tersebut, seperti nilai guyub rukun, gotong royong, tradisi masyarakat pesisir, bahasa dan budaya lokal Tegalan, etos kerja, serta musyawarah. Langkah ini dinilai penting agar pembinaan ideologi tidak bersifat kaku, melainkan membumi dan kontekstual dengan karakteristik masyarakat Kota Tegal.

Kendati mengapresiasi muatan lokal dalam regulasi, Fraksi PKS secara khusus menyampaikan kritik konstruktif kepada Wali Kota Tegal berkenaan dengan pelaksanaan Tegal Night Carnival (TNC) 2026 yang baru-baru ini dihelat.

Menurut legislator PKS ini, meski kegiatan tersebut sebelumnya disebut sebagai ruang ekspresi kreativitas dan kebanggaan daerah, dalam praktiknya identitas budaya lokal sempat dinilai kurang tampil kuat akibat dominasi unsur luar Tegal di ruang pertunjukan utama.

PKS menegaskan bahwa para seniman lokal, budayawan, serta kesenian khas Tegal seharusnya ditempatkan sebagai tuan rumah di tanah sendiri, bukan sekadar penonton. Ke depan, pelaksanaan event-event kebudayaan daerah didorong agar benar-endr benar diintegrasikan dengan substansi Raperda ini secara konsisten.[]

PKS Soroti Minimnya Perhatian Pemkot Tegal pada Tradisi Maulid Nabi

Kabar Dewan, Kabar Fraksi PKS·26/08/2026

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Tegal menyoroti kurangnya kehadiran dan perhatian Pemerintah Kota Tegal terhadap semarak tradisi Maulid Nabi Muhammad SAW yang tumbuh dari swadaya masyarakat. Di tengah kuatnya kearifan lokal seperti pembacaan shalawat, pengajian, tradisi kampung, hingga sedekah, pemerintah dinilai belum memberikan apresiasi yang sepadan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tegal, H. Abdul Ghoni, S.E., dalam catatan kritis lembaganya mengenai dinamika sosial dan pembangunan di Kota Tegal.

Menurut Abdul Ghoni, pemerintah daerah tidak perlu mengambil alih kegiatan keagamaan yang murni diinisiasi warga tersebut. Cukup dengan hadir, memberikan fasilitasi, mengapresiasi, serta mengangkatnya sebagai bagian integral dari identitas budaya Kota Tegal.

“Pemerintah seharusnya hadir merawat tradisi kultural ini, bukan sekadar membiarkannya berjalan sendiri tanpa sentuhan dukungan kebijakan yang memadai,” ujar Abdul Ghoni.

Ali Mashuri Kritik Uang Jaminan Rusunawa yang Beratkan Warga Miskin

Kabar Dewan, Kabar Fraksi PKS·21/08/202621/08/2026

Kebijakan Pemerintah Kota Tegal dalam pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) menuai sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal. Skema sewa yang mewajibkan uang jaminan di muka dinilai memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) karena menyerupai sistem perbankan komersial.

Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komisi III DPRD Kota Tegal, Mochamad Ali Mashuri, S.A.P., saat menanggapi keluhan masyarakat terkait aturan jaminan sewa tersebut. Aspirasi ini sebelumnya juga mengemuka dalam Rapat Kerja Pembahasan KUPA-PPAS bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Tegal di ruang rapat Komisi III, Rabu (19/8/2026).

Ali menegaskan, Rusunawa pada dasarnya merupakan program sosial pemerintah yang diperuntukkan bagi warga kurang mampu. Oleh karena itu, skema pembayaran yang diberlakukan seharusnya berpihak dan memberikan kemudahan bagi para penghuni.

Ali menilai, kewajiban menyetor uang jaminan di muka—meski nantinya akan dikembalikan saat warga sudah tidak lagi menghuni—merupakan beban finansial yang berat bagi masyarakat kecil.

“Untuk biaya bulanan saja mereka harus berjuang keras, apalagi harus menyisihkan uang jaminan. Ini harus dievaluasi,” ujar Ali Mashuri saat dihubungi, Kamis (20/8/2026).

Ia menambahkan, aturan tersebut mendapat penolakan senada dari rekan-rekan sesama anggota Komisi III. Kebijakan jaminan dinilai tidak tepat diterapkan pada fasilitas publik yang bersifat sosial. Terlebih lagi, tingkat kepatuhan pembayaran sewa oleh penghuni Rusunawa Kota Tegal tergolong sangat tinggi, yakni mencapai 80 persen dengan tingkat okupansi yang optimal.

“Jadi, aturan jaminan itu sebetulnya tidak diperlukan,” tegas politisi tersebut.

Soroti Kondisi Fisik Bangunan

Selain persoalan administrasi dan biaya sewa, Komisi III DPRD Kota Tegal turut menyoroti aspek keselamatan dan kelayakan fisik bangunan Rusunawa. Berdasarkan laporan Disperkim, ditemukan indikasi masalah struktural pada salah satu lantai bangunan.

Terdapat sekitar 10 kamar di lantai dua yang kondisi strukturnya dinilai kurang stabil atau gembur.
Kondisi ini memicu kekhawatiran mengingat bangunan tersebut bertingkat vertikal, sehingga potensi kerusakan dapat berdampak luas bagi lantai lainnya.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Komisi III mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tegal untuk segera menerjunkan tim ahli guna melakukan uji kelayakan bangunan demi menjamin keselamatan para penghuni.

Rincian Tarif Sewa dan Keluhan Warga

Sebagai catatan, struktur tarif sewa Rusunawa di wilayah Kota Tegal saat ini bervariasi berdasarkan letak lantai, di luar komponen biaya air:

Lantai Rusunawa	Tarif Sewa Per Bulan	Biaya Air Per Bulan
Lantai 1	Rp240.000	Rp60.000
Lantai 2	Rp235.000	Rp60.000
Lantai 3	Rp225.000	Rp60.000
Lantai 4	Rp220.000	Rp60.000
Lantai 5	Rp215.000	Rp60.000

Selain besaran sewa tersebut, Ali juga menyoroti adanya rencana kenaikan tarif retribusi air dari Rp60.000 menjadi Rp80.000 per bulan. Belum lagi beban tambahan berupa jaminan air senilai Rp240.000 untuk jangka waktu tiga bulan yang harus dibayarkan saat masa perpanjangan kontrak.

“Belum lagi ada rencana kenaikan air, ditambah jaminan air selama tiga bulan itu. Itu sangat memberatkan warga Rusunawa,” pungkas Ali.

Komisi III berharap Pemkot Tegal segera mengevaluasi kebijakan tersebut agar menghasilkan regulasi yang lebih adil, berpihak kepada masyarakat kecil, serta menjamin aspek keselamatan di lingkungan Rusunawa.

Zaenal Nurohman, Anggota Dewan yang memilih Menyatu bersama Barisan Kepanduan! bukan di panggung VIP Pejabat

Kabar Dewan, Kabar PKS·17/08/202617/08/2026

Langit pagi di Komplek Taman Pancasila, Kota Tegal, Senin (17/8/2026), tampak cerah membingkai khidmatnya upacara peringatan Hari Ulang Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Di tengah deretan tamu undangan VVIP, pejabat eselon II, hingga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang duduk tenang di kursi kehormatan, ada pemandangan yang berbeda dan menyita perhatian.

Di barisan lapangan, berpanas-panas di antara barisan peserta upacara, berdiri tegap seorang pria berseragam lengkap Tim Kepanduan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tegal. Dia bukan prajurit muda biasa yang baru meniti baris-berbaris. Sosok itu adalah Zaenal Nurohman—pria yang hari-hari ini juga mengemban amanah sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal.

Bagi seorang legislator, kursi empuk di panggung kehormatan adalah hak protokol yang wajar dan lazim didapatkan. Namun, Zaenal memilih jalan yang berbeda. Hari itu, ia menanggalkan atribut kedewanan dan memilih melebur seutuhnya bersama satu kompi kader Kepanduan PKS Kota Tegal.

Keputusan ini berawal dari undangan resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Tegal Nomor 400.14.1.1/556 tertanggal 14 Agustus 2026. Surat itu memuat permohonan pengiriman satu kompi peserta upacara dari kalangan organisasi partai politik. Sebagai Ketua DPD PKS Kota Tegal, Zaenal tidak sekadar mendisposisikan surat tersebut kepada kader di bawahnya. Ia justru memimpin langsung dengan turun ke lapangan sebagai peserta.

Kepada rekan-rekan sesama anggota DPRD Kota Tegal dari Fraksi PKS, ia sempat mengirimkan pesan singkat yang merefleksikan ketulusannya:

“Mohon izin teman-teman, saya ikut barisan DPD PKS dalam Upacara HUT RI besok. Insya Allah DPD mengirimkan 1 pleton peserta upacara menggunakan seragam Kepanduan PKS.”

Di balik kesahajaan itu, persiapan yang dilakukan terbilang singkat—hanya dua hari. Namun, keterbatasan waktu sama sekali tidak menyurutkan semangat kebersamaan. Bagi Zaenal, berdiri di barisan terdepan bersama kader bukan sekadar pemenuhan undangan seremonial, melainkan sebuah ikhtiar merawat solidaritas dan kekompakan menyongsong masa depan partai.

Di bawah terik matahari Taman Pancasila, langkah kaki Zaenal bersama barisan kepanduan menyatu dengan derap langkah ribuan warga Kota Tegal lainnya. Sebuah pemandangan humanis yang mengingatkan kita bahwa kemerdekaan sejati lahir dari peleburan ego, duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan rakyat, serta menjiwai esensi kepemimpinan yang melayani dari bawah.