Year: 2026

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Tegal secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Tegal, Rabu (10/6/2026).

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Tegal, H. Abdul Ghoni, SE, menegaskan bahwa terkait ketahanan pangan, Kota Tegal harus berani menggeser paradigma dari ketergantungan pada komoditas beras menuju diversifikasi pangan berbasis keunggulan lokal, yakni sektor perikanan.

“Fraksi PKS memandang paradigma ketahanan pangan di Kota Tegal harus segera bergeser ke arah diversifikasi pangan berbasis sektor perikanan tangkap dan pengolahan hasil laut. Mengingat potensi besar yang dimiliki, kami mendorong peningkatan konsumsi ikan secara masif untuk menekan angka stunting, serta penguatan kapasitas UMKM pengolahan ikan agar memiliki daya saing tinggi,” ujar Abdul Ghoni dalam keterangannya.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya efisiensi distribusi pangan melalui jaminan rantai dingin (cold chain) yang terintegrasi. Menurutnya, investasi pada gudang pendingin (cold storage) merupakan kewajiban pemerintah guna meminimalkan kerusakan hasil laut dan menjaga stabilitas harga di tingkat nelayan maupun konsumen.

“Pemerintah Kota tidak boleh hanya sekadar menetapkan regulasi cadangan pangan. Mekanisme cadangan pangan harus benar-benar operasional, terutama dalam mengantisipasi gejolak harga dan keadaan darurat pangan yang sering membebani masyarakat berpenghasilan rendah,” tambahnya.

Terkait Ranperda Penyelenggaraan Penanaman Modal, Fraksi PKS memberikan catatan kritis mengenai pentingnya kemitraan dengan sektor UMKM. Abdul Ghoni menegaskan, investasi yang masuk ke Kota Tegal harus menjadi lokomotif kesejahteraan rakyat, bukan sekadar angka statistik.

“Penanaman modal harus dipandang sebagai lokomotif untuk menyejahterakan masyarakat Tegal. Investasi besar yang masuk wajib melibatkan pelaku UMKM lokal. Jangan sampai UMKM hanya menjadi penonton di tanah sendiri,” tegasnya.

Fraksi PKS juga mendukung diterapkannya sanksi tegas bagi penanam modal yang melanggar kewajiban, terutama bagi perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pihaknya meminta agar Pemerintah Kota Tegal melakukan pengawasan ketat terhadap kewajiban kemitraan dan memastikan setiap investasi yang masuk tetap memperhatikan aspek kearifan lokal.[]

Tingkatkan Kualitas Komunikasi Publik, Dinas Kominfo Kota Tegal Gelar Pelatihan “Public Speaking Mastery” Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tegal menyelenggarakan pelatihan intensif “Public Speaking Mastery” bagi 50 peserta selama dua hari, yakni pada 5–6 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di Sun Q-Ta Hotel and Resort, Guci, Kabupaten Tegal ini merupakan langkah strategis untuk membekali para peserta dengan kemampuan komunikasi yang efektif, persuasif, dan berkarakter.

Pelatihan ini terselenggara atas inisiatif pokok pikiran (pokir) Anggota DPRD Kota Tegal, H. Abdul Ghoni, SE. Dalam sambutannya, Abdul Ghoni menekankan bahwa public speaking bukan sekadar teknik berbicara, melainkan sebuah keterampilan krusial yang harus dimiliki setiap orang di era informasi saat ini. “Kemampuan komunikasi publik adalah skill yang wajib dimiliki. Namun, lebih dari itu, kemampuan ini harus dikuatkan dengan fondasi nilai karakter yang kokoh. Seorang komunikator yang ingin memberikan pengaruh nyata harus memiliki karakter yang kuat,” ujar Abdul Ghoni.

Kepala Dinas Kominfo Kota Tegal, Dorres Indrian Nugroho S. STP, M. Si, dalam kesempatan yang sama menyatakan bahwa penguasaan komunikasi publik merupakan kebutuhan mendesak di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin transparan dan partisipatif. “Melalui pelatihan ini, kami berharap para peserta tidak hanya mahir secara teknis dalam berbicara, tetapi juga mampu membangun kepercayaan dan memberikan dampak positif bagi organisasi maupun masyarakat luas. Komunikasi yang efektif adalah kunci dari keberhasilan penyampaian informasi dan kebijakan,” ungkap Dorres.

Dalam pelatihan tersebut, narasumber Ali Irfan, seorang Certified Trainer dari BNSP, membedah tiga pilar utama dalam Public Speaking Mastery, yakni Self Mastery, Message Mastery, dan Audience Mastery. Ali Irfan menjelaskan bahwa banyak orang terjebak pada ketakutan atau kecemasan saat berbicara di depan umum.

Selain mendapatkan pemaparan materi, para peserta diberikan kesempatan untuk mempraktikkan langsung teknik-teknik public speaking yang telah dipelajari. Dalam sesi ini, narasumber memberikan umpan balik secara langsung kepada setiap peserta untuk membantu mengidentifikasi area yang perlu dikembangkan, sehingga kualitas performa mereka saat berbicara di depan umum dapat meningkat secara signifikan.

Ali Irfan menambahkan bahwa public speaking bukan sekadar tentang seberapa hebat kita berbicara, melainkan tentang seberapa dalam pesan tersebut tertanam di dalam benak audiens. Kegiatan ini diharapkan menjadi katalis bagi para peserta untuk meningkatkan nilai diri, membangun kepercayaan diri, serta memperluas jaringan melalui komunikasi yang strategis.

Upaya panjang untuk menghadirkan fasilitas layanan terapi bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Kota Tegal akhirnya membuahkan hasil. Rumah Terapi bagi ABK kini resmi beroperasi, melayani anak-anak yang sebelumnya terkendala batasan usia penjaminan BPJS Kesehatan.

Kehadiran fasilitas ini merupakan muara dari aspirasi mendesak yang disampaikan oleh Komite SLB SPK Muhammadiyah Kota Tegal kepada Fraksi PKS DPRD Kota Tegal. Para orang tua sebelumnya mengeluhkan ketiadaan akses terapi gratis bagi ABK yang berusia di atas tujuh tahun, sesuai dengan standar penjaminan BPJS yang saat ini berlaku.

Anggota DPRD Kota Tegal dari Fraksi PKS, Mochamad Ali Mashuri, yang menerima aspirasi tersebut, mengungkapkan bahwa perjuangan ini berawal dari kegelisahan mendalam para orang tua. “Banyak ABK di atas tujuh tahun tetap memerlukan terapi berkelanjutan agar perkembangan motorik, komunikasi, dan kemandiriannya tetap terasah. Tanpa fasilitas dari pemerintah, beban biaya terapi mandiri sangat berat bagi orang tua,” ujar Ali saat meninjau lokasi.

Merespons aspirasi tersebut, Fraksi PKS secara konsisten mengawal isu ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial daerah. Usulan penyediaan rumah terapi dimasukkan dalam Pemandangan Umum terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. Langkah ini kemudian mendapat dukungan hingga akhirnya direalisasikan.

Saat ini, Rumah Terapi yang berlokasi dalam satu kompleks dengan Rumah Singgah Asa Bahari di Jl. Prof. Dr. Buya Hamka No.141, Margadana, Kota Tegal, telah membuka layanan. Rumah Terapi ini berada dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Tegal. Berbagai terapi seperti penanganan tunarungu, tuna wicara, permasalahan perilaku, dan okupasi sudah dapat diakses. Saat ini, pihak pengelola juga tengah memperjuangkan agar fasilitas tersebut dapat melayani fisioterapi.

Ketua Forum Disabilitas Tegal Bahari (DTB), Aris Aditya Resi, memberikan apresiasi atas realisasi program ini. Menurutnya, infrastruktur permanen dari pemerintah adalah kebutuhan dasar bagi keberlangsungan tumbuh kembang anak disabilitas.

Dalam agenda Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Sarana dan Prasarana (Sarpras) yang baru saja dilakukan, Ali Mashuri menekankan pentingnya pengembangan fasilitas ke depan. “Kami berharap sarana dan prasarana layanan rumah terapi ini akan semakin lengkap dan mumpuni. Tujuannya tentu agar pelayanan yang diberikan kepada anak-anak kita semakin maksimal,” tutupnya

Sabtu pagi (23/5/2026), Aula Kampus 2 Universitas Pancasakti (UPS) Tegal tampak lebih padat dari biasanya. Riuh rendah obrolan lebih dari 100 mahasiswa dan pelajar SMA memenuhi ruangan. Di barisan depan, Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, H. Amirudin, Lc., duduk menyimak. Hari itu, ia melepas sejenak atribut formal parlemen untuk hadir sebagai pembicara dalam Sivic Edufest 2026 yang diinisiasi oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) UPS Tegal.

Bagi Amirudin, undangan dari para mahasiswa ini bukan sekadar agenda seremonial pengisi akhir pekan. Tema yang disodorkan panitia—“Generasi Muda yang Cerdas Politik untuk Masa Depan Indonesia”—mengetuk kegelisahan yang sama yang kerap ia rasakan di gedung dewan: jarak yang lebar antara ruang kebijakan publik dan realitas anak muda.

Amirudin menangkap ada atmosfer yang berbeda saat Wakil Dekan III FKIP UPS Dr. Munadi, M.Si., dan Ketua Prodi PPKn R. Samidi, M.Pd., memberikan sambutan. Ada harapan besar yang dititipkan kepada generasi z dan alfa ini untuk menjadi agen perubahan (agent of change) yang melek warga negara (civic engagement). Namun, ia tahu, tantangan di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Saat mendapat giliran berbicara bersama politisi muda Muhammad Syaeful Mujab, S.IP., M.Sc., Amirudin memilih pendekatan yang dialogis. Dipandu oleh moderator Bagas Ardiyanto, legislator dari Kota Tegal ini tidak ingin berceramah kaku mengenai pasal-pasal hukum. Ia justru memulainya dengan membedah anatomi sistem politik Indonesia dengan bahasa yang membumi.

“Sistem politik dan kebijakan publik itulah yang menentukan berapa biaya pendidikan kalian, bagaimana fasilitas transportasi di kota ini, hingga seberapa luas lapangan kerja yang tersedia saat kalian lulus nanti,” urai Amirudin di hadapan peserta.

Ia menyadari betul, musuh terbesar demokrasi hari ini di kalangan anak muda adalah apatisme dan tsunami hoaks di media sosial. Di era digital, informasi politik sering kali terdistorsi menjadi sekadar propaganda dan polarisasi yang menakutkan bagi pelajar.

Dalam paparannya, Amirudin secara khusus mengedukasi peserta untuk memiliki daya saring yang ketat sebelum membagikan informasi (sharing). Ia mengajak audiens membedakan secara tegas mana yang merupakan fakta objektif, mana opini personal, dan mana yang murni propaganda politik.

“Anak muda harus kritis. Jangan mau menjadi komoditas politik atau sekadar objek pemilu. Kalian harus menjadi subjek yang aktif melakukan kontrol sosial,” tegasnya.

Suasana ruang aula semakin hidup saat memasuki sesi tanya jawab. Amirudin melihat antusiasme sekaligus kecemasan dari balik draf pertanyaan para pelajar. Salah satu pertanyaan yang menggelitik adalah bagaimana cara terlibat dalam mengawasi jalannya pemerintahan tanpa harus terjebak dalam pusaran polarisasi politik yang tajam.

Amirudin tersenyum mendengar pertanyaan itu. Baginya, ini adalah bukti bahwa anak muda sebenarnya peduli, mereka hanya butuh ruang yang aman dan rasional. Ia menjelaskan bahwa partisipasi politik tidak melulu harus masuk partai politik. Terlibat aktif dalam organisasi kampus, komunitas sosial yang konstruktif, hingga memberikan masukan kritis terhadap kebijakan daerah melalui kanal resmi adalah wujud nyata dari peran demokrasi kaum muda.

Respons jujur dari salah seorang peserta pelajar bahkan sempat mengonfirmasi asumsi Amirudin selama ini. “Dulu aku pikir politik itu kotor dan tidak untuk anak sekolah. Ternyata kalau kita paham, kita bisa ikut mengawasi dan memberikan masukan,” cetus siswa tersebut.

Bagi Amirudin, testimoni pendek dari peserta itu adalah pencapaian terbesar dari forum hari itu. Stigma buruk tentang politik perlahan luruh di kepala generasi masa depan Kota Tegal.

Amirudin merefleksikan bahwa komitmen yang ditunjukkan oleh HMPS PPKn UPS Tegal adalah investasi jangka panjang yang mahal untuk kualitas demokrasi Indonesia. Berada di antara ratusan anak muda yang kritis hari itu memberi sang Wakil Ketua Dewan sebuah optimisme baru. Demokrasi masa depan tidak akan mati selama ruang-ruang akademik masih konsisten menyalakan lilin literasi politik yang sehat, dewasa, dan beretika. Tugasnya di parlemen kini memiliki mitra strategis: generasi muda yang siap beralih peran dari sekadar penonton menjadi pengawal kebijakan publik yang aktif