Kabar Fraksi PKS

Kinerja keuangan PT BPR Bank Bahari Kota Tegal hingga Agustus 2026 masih tertekan dan mencatatkan tren negatif. Berdasarkan data yang dihimpun, laba tahun berjalan tercatat minus Rp 1,71 miliar, terpaut jauh dari target Rencana Bisnis Bank (RBB) yang dipatok sebesar Rp 758,74 juta.

Kondisi tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kota Tegal bersama jajaran manajemen Bank Bahari, Senin (7/9). Dalam pertemuan itu, DPRD menyoroti kinerja keuangan perusahaan sepanjang tahun berjalan yang belum beranjak dari zona merah, kendati manajemen telah mengklaim melakukan sejumlah upaya perbaikan dalam beberapa bulan terakhir.

Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal, Zaenal Nurohman, mendesak direksi mengambil langkah konkret dan terukur untuk memulihkan kesehatan finansial perusahaan, khususnya melalui penyelesaian kredit bermasalah. Berdasarkan data yang diterima lembaganya, nilai kredit macet di bank milik daerah tersebut saat ini telah mencapai sekitar Rp 8 miliar.

“Perlu keberanian dan upaya lebih besar untuk melakukan penagihan, khususnya kepada debitur dengan nilai besar. Ini harus jadi prioritas agar kinerja bisa segera membaik,” ujar Zaenal.

Selain persoalan kredit macet, Komisi II menyoroti kekosongan jabatan direktur utama yang belum definitif pasca-meninggal dunia pejabat sebelumnya. DPRD meminta Pemerintah Kota Tegal mempercepat proses penetapan direksi definitif agar arah kebijakan strategis dan inovasi korporasi tidak jalan di tempat.

Keberadaan pimpinan definitif dinilai krusial untuk melahirkan program-program inovatif yang berpihak pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu instrumen pembiayaan yang dipandang potensial adalah Kredit Sumeh, yakni fasilitas pinjaman tanpa agunan senilai Rp 2 juta hingga Rp 5 juta bagi masyarakat kecil.

Program tersebut diharapkan mampu menjadi solusi alternatif untuk menekan praktik rentenir sekaligus memperkuat struktur permodalan pelaku usaha ultra mikro di Kota Tegal.

“Program ini bagus dan perlu dimasifkan. Harapannya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil,” kata Zaenal.

Kendati tekanan keuangan cukup berat, Komisi II berharap manajemen Bank Bahari dapat membalikkan keadaan pada triwulan terakhir tahun ini, sehingga tidak menutup tahun buku dengan catatan kinerja yang buruk. Sebagai perbandingan, pada tahun 2025 lalu BPR Bank Bahari sempat mencatatkan tren positif dengan perolehan laba bersih hampir mencapai Rp 600 juta.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal mendesak Pemerintah Kota Tegal untuk segera menangani kondisi bangunan mangkrak di SMP Negeri 17 Kota Tegal yang telah terbengkalai selama lebih dari satu dekade. Persoalan ini dinilai tidak hanya sekadar proyek yang tertunda, melainkan telah menjadi ancaman nyata bagi keselamatan warga sekolah.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Tegal, Hj. Erni Ratnani, SE, MM, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima audiensi langsung dari pihak sekolah yang menyampaikan aspirasi terkait kondisi bangunan tersebut. Menurutnya, keberadaan bangunan terbengkalai di lingkungan sekolah sangat berpotensi membahayakan peserta didik, guru, serta tenaga kependidikan.

“Kami memandang persoalan ini bukan sekadar masalah pembangunan yang tertunda, tetapi sudah menyangkut keselamatan dan keamanan peserta didik,” ujar Erni saat dikonfirmasi, Rabu (9/9/2026). Ia menegaskan, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa penanganan yang jelas.

Komisi I DPRD Kota Tegal mendesak Pemkot Tegal melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera bergerak cepat melakukan asesmen teknis. Langkah ini diperlukan guna mengukur tingkat risiko keselamatan sekaligus menentukan langkah penanganan yang tepat di lapangan.

“Apabila bangunan tersebut sudah tidak layak atau membahayakan, harus ada tindakan pengamanan dan solusi yang tidak menunggu sampai terjadi kecelakaan,” tegas politisi perempuan tersebut.

Selain aspek keselamatan, DPRD juga meminta agar penyelesaian masalah ini dilakukan secara komprehensif dan transparan. Penanganan tidak boleh hanya berhenti pada tahap audiensi atau pendataan administratif semata. Harus ada kejelasan menyangkut status aset, akar penyebab mangkraknya pembangunan, rincian kebutuhan anggaran, hingga target waktu penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Panitia Khusus (Pansus) IX Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal mendesak agar penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan. Desakan ini muncul menyusul temuan sejumlah ketidaksesuaian data dalam kunjungan lapangan yang dilakukan oleh pansus.

Anggota Pansus IX DPRD Kota Tegal, Abdul Ghoni, mengungkapkan bahwa beberapa lokasi yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai LP2B kini berada dalam kondisi tidak layak, tidak produktif, dan sulit untuk dioptimalkan kembali sebagai lahan pertanian. Sebaliknya, sejumlah lahan lain yang masih produktif justru belum terakomodasi dalam penetapan tersebut.

“Untuk kondisi eksisting di lapangan memang perlu diperbaiki datanya. Apakah dia betul-betul menjadi lahan yang pantas untuk menjadi LP2B atau tidak,” ujar Ghoni usai mengikuti kunjungan lapangan ke sejumlah lokasi LP2B, Rabu (2/9).

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Tegal itu mengusulkan agar target penetapan ruas LP2B yang dipatok sebesar 87 persen dievaluasi ulang. Menurutnya, alokasi lahan yang tidak produktif sebaiknya dialihkan ke daerah lain yang terbukti produktif atau memiliki potensi untuk dikembangkan.

Selain perbaikan data spasial, Ghoni juga menekankan pentingnya sosialisasi secara intensif kepada para pemilik lahan. Ia meminta Pemerintah Kota Tegal untuk lebih proaktif turun langsung ke tengah masyarakat guna meredam potensi gesekan sosial.

Sosialisasi tersebut, lanjut Ghoni, tidak hanya berfokus pada penetapan status lahan, tetapi juga mencakup transparansi hak-hak insentif bagi pemilik lahan LP2B yang kerap menjadi titik krusial di masyarakat. Berdasarkan ketentuan undang-undang, pemilik lahan LP2B berhak menerima berbagai bentuk insentif, mulai dari perbaikan infrastruktur pertanian, subsidi pupuk, pengurangan beban pajak, hingga program beasiswa bagi anak-anak petani.

“Jangan sampai nantinya menimbulkan konflik apabila tidak disosialisasikan secara baik,” pungkasnya.

Maraknya tempat karaoke, rumah pijat, dan spa di Kota Tegal kembali memantik alarm serius dari lembaga legislatif. Dalam Rapat Kerja maraton yang digelar Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Gedung Parlemen, Jalan Pemuda, Selasa (1/9), terungkap fakta mencengangkan mengenai pertumbuhan bisnis hiburan yang kian tak terbendung di kota bahari ini.

Berdasarkan data resmi yang dipaparkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disporapar Kota Tegal, Dian Eka Kusumawardhani, jumlah tempat karaoke saat ini telah membengkak menjadi 27 titik, bertambah dua tempat dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, bisnis spa tercatat ada 19 unit dan panti pijat atau rumah pijat mencapai 32 lokasi. Lonjakan ini memicu kekhawatiran mendalam di tengah masyarakat terkait potensi kerawanan sosial yang menyertainya.

Kendati demikian, pengawasan terhadap puluhan tempat usaha tersebut diwarnai oleh benturan batas kewenangan administratif yang kerap menjadi celah birokrasi. Dian menjelaskan, secara regulasi, tempat karaoke dikategorikan sebagai usaha berisiko rendah, sehingga domain pengawasan sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Kota Tegal. Sebaliknya, operasional spa dan rumah pijat diklasifikasikan sebagai sektor risiko menengah-tinggi yang kewenangan pembinaannya dipegang oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Di sisi lain, Kepala Satpol PP Kota Tegal, Budi Pradibto, menegaskan bahwa instansinya kini memiliki amunisi baru dalam menegakkan aturan. Aparat penegak Perda tersebut siap bergerak di bawah payung hukum anyar, yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata. Regulasi ini secara tegas mengamanatkan pembentukan Tim Terpadu lintas sektoral.

Tim gabungan tersebut melibatkan unsur Disporapar, Satpol PP, Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Dinkopukmdag), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Inspektorat, hingga Polres Tegal Kota.

“Hasil pengawasan di lapangan nantinya akan menjadi rujukan utama dalam menjatuhkan sanksi apabila terbukti terjadi pelanggaran ketentuan,” tegas Budi.

Menanggapi paparan dari pihak eksekutif tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kota Tegal dari Fraksi PKS, H. Abdul Ghoni, SE, melayangkan pandangan kritisnya. Saat ditemui di ruang Fraksi PKS selepas rapat, legislator tersebut menyoroti celah dari kemudahan izin usaha yang kerap dimanfaatkan pengusaha, sehingga memicu pertumbuhan tempat hiburan yang kurang diimbangi kendali moral serta sosial.

Lebih lanjut, ia mendorong Pemkot Tegal agar bersikap proaktif dan tidak setengah-setengah dalam bertindak. Batas kewenangan antara daerah dan provinsi, menurutnya, tidak boleh dijadikan alasan pembenar bagi eksekutif untuk berlepas tangan, utamanya dalam mengawasi sektor berisiko tinggi seperti spa dan rumah pijat.

Sebagai langkah konkret, politisi PKS ini mendesak agar Tim Terpadu segera dikerahkan guna melakukan audit menyeluruh. Penerapan pengawasan yang tegas tanpa tebang pilih dinilai mutlak dilakukan agar geliat hiburan malam tidak sampai merusak tatanan nilai sosial maupun ketertiban masyarakat Tegal.

(nam/ws)

Komisi II DPRD Kota Tegal secara tegas menyoroti aturan readmisi dan fragmentasi dari BPJS Kesehatan yang dinilai sangat merugikan rumah sakit daerah. Para wakil rakyat mendesak agar regulasi tersebut dikaji ulang demi menjaga keberlangsungan pelayanan publik di fasilitas kesehatan milik pemerintah.

Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja (Raker) antara Komisi II DPRD Kota Tegal dan jajaran direksi RSUD Kardinah di Gedung Parlemen, Jalan Pemuda, Selasa (1/9). Rapat strategis yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal, Zaenal Nurohman, ini digelar menyusul adanya persoalan macetnya dana klaim pelayanan kesehatan senilai belasan miliar rupiah di RSUD Kardinah.

Zaenal dan jajaran dewan menilai, fungsi utama rumah sakit pemerintah adalah memberikan jaminan keselamatan dan pelayanan bagi warga, bukan semata-mata berorientasi pada keuntungan bisnis. Oleh karena itu, aturan teknis yang kaku dari BPJS Kesehatan—yang berujung pada hilangnya potensi pendapatan rumah sakit hingga Rp11,72 miliar—tidak boleh dibiarkan menjadi beban yang terus-menerus menekan keuangan RSUD Kardinah.

Dalam rapat tersebut, manajemen RSUD Kardinah memaparkan bahwa dari total pengajuan klaim sekitar Rp215 miliar dalam kurun waktu lima belas bulan terakhir, terdapat Rp41,64 miliar yang masih berstatus tertunda (pending) serta belasan miliar rupiah yang sama sekali tidak dapat dicairkan akibat terbentur aturan readmisi dan fragmentasi.

Kendati menyoroti regulasi pusat tersebut, Komisi II DPRD Kota Tegal turut mengapresiasi langkah pembenahan internal yang dilakukan oleh manajemen rumah sakit. Berdasarkan data administrasi, tingkat keberhasilan persetujuan klaim (approval rate) RSUD Kardinah menunjukkan tren positif yang konsisten merangkak naik hingga menyentuh angka 97,39 persen pada Januari 2026, dari sebelumnya sempat berada di kisaran 89-90 persen pada awal 2025.

Dengan perbaikan tata kelola administrasi internal yang dinilai semakin rapi, DPRD Kota Tegal mendorong agar persoalan klaim yang tertunda dapat segera dikendalikan secara ekstra, sementara regulasi yang memberatkan di tingkat eksternal akan terus disuarakan untuk dievaluasi oleh pihak terkait.